Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas setelah kisruh PCMB 2026 memicu keluhan dari banyak orangtua siswa. Ia menonaktifkan sementara Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat dan memindahkan urusan teknis ke Diskominfo Jabar.
Keputusan itu muncul di tengah masalah akses pendaftaran yang sulit dibuka dan akun calon murid yang belum bisa diverifikasi. Dedi menilai gangguan tersebut membuat data tidak terbaca dan ikut mengacaukan proses pendaftaran sejumlah peserta program Sekolah Maung.
Sidak ke Disdik Jabar
Dedi datang langsung ke Kantor Disdik Jabar di Jalan Radjiman, Kota Bandung, untuk mendengar keluhan warga. Dari kunjungan itu, ia melihat dampak gangguan sistem terhadap orangtua siswa yang sedang mengurus pendaftaran.
Setelah sidak, Dedi meminta Kepala BKD Jabar menonaktifkan sementara Kepala UPTD Tikomdik, Suhendar. Ia menyebut penonaktifan itu berlaku sementara sambil menunggu penanganan lebih lanjut.
Sistem dinilai tidak tersambung
Dedi menilai sistem yang dipakai bermasalah karena tidak tersambung dengan sistem yang sebelumnya dibuat Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu penyebab PCMB 2026 terganggu.
Ia menegaskan Pemprov Jabar sejak awal sudah menetapkan bahwa semua aplikasi pemerintah harus dibuat dan dikelola Diskominfo. Karena itu, dinas atau unit lain tidak boleh membuat sistem sendiri.
Penanganan teknis dipindah ke Diskominfo
Untuk sementara, urusan teknis SPMB 2026 akan kembali ditangani Diskominfo Jabar. Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar, Mark Aditya, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala UPTD Tikomdik sampai ada pejabat baru yang definitif.
Dedi juga menekankan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 yang dibuka 15 Juni mendatang harus ditangani orang yang paham teknologi. Ia ingin masalah serupa tidak terulang pada tahap penerimaan murid baru berikutnya.
PCMB jadi tahap awal pendataan
Dedi menjelaskan PCMB merupakan tahap awal untuk mendata seluruh calon siswa di sekolah negeri di Jawa Barat sebelum pendaftaran resmi SPMB dibuka. Data itu dipakai pemerintah untuk mengetahui sebaran calon siswa di tiap daerah.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar pemerintah bisa membaca kebutuhan dan distribusi calon murid di seluruh sekolah negeri di Jawa Barat. Ia menegaskan tujuan PCMB adalah memetakan seluruh siswa di sekolah-sekolah negeri di provinsi tersebut.
Kisruh ini memperlihatkan betapa krusialnya infrastruktur digital dalam proses penerimaan murid baru di Jawa Barat. Saat akses sistem terganggu, dampaknya langsung dirasakan orangtua siswa dan peserta program sekolah yang harus mengikuti proses ulang.
