Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong sekolah swasta ikut membuka akses pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Langkah ini disiapkan untuk menjaga agar tidak ada anak yang terputus pendidikannya, terutama dari keluarga kurang mampu.
Pemprov Jawa Barat menempatkan kerja sama dengan sekolah swasta sebagai bagian penting dari upaya memperluas akses pendidikan. Fokus utamanya ada pada jenjang SMA dan SMK, yang sering menjadi titik krusial bagi siswa saat mencari tempat belajar lanjutan.
Bantuan untuk siswa yang memilih sekolah swasta
Untuk mendukung langkah itu, Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang melanjutkan sekolah di swasta. Besaran bantuan yang direncanakan mencapai Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama pendidikan.
Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban biaya keluarga yang membutuhkan. Pemerintah provinsi menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari komitmen menjamin hak setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
Fokus pada siswa yang belum diterima di negeri
Dorongan kepada sekolah swasta ini secara khusus menyasar siswa yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri. Pemprov Jawa Barat ingin memastikan anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tetap punya akses belajar yang jelas.
Informasi lebih rinci soal mekanisme dan persyaratan bantuan disebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Dengan begitu, sekolah swasta dan calon penerima dapat menyiapkan kebutuhan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah kebutuhan daya tampung yang terus menjadi perhatian, skema ini menjadi salah satu upaya Pemprov Jawa Barat untuk menjaga kesinambungan pendidikan. Kebijakan tersebut juga memperlihatkan peran sekolah swasta yang diharapkan ikut menutup celah bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
