Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dipandang sebagai angin segar yang bisa meredakan tekanan geopolitik global. Bagi Indonesia, momen ini juga dinilai membuka ruang untuk segera membenahi fiskal yang selama ini ikut tertekan oleh harga energi dan biaya logistik.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menilai peluang itu tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Ia meminta pemerintah bergerak cepat agar dampak perdamaian benar-benar terasa pada harga minyak, inflasi, dan ruang anggaran negara.
Diplomasi kolektif masih punya ruang
Sarmuji menyambut baik tercapainya kesepakatan damai tersebut karena dianggap penting bukan hanya untuk dua negara yang bersitegang, tetapi juga untuk tatanan multilateral. Ia menyebut jalur diplomasi tetap lebih bermartabat dibanding perang, meski prosesnya panjang dan penuh hambatan.
Ia juga menyoroti peran Pakistan, Turki, Qatar, dan Arab Saudi yang ikut memfasilitasi perundingan. Menurut dia, keberhasilan itu menunjukkan bahwa diplomasi kolektif masih bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik internasional.
Tekanan ke ekonomi Indonesia ikut terasa
Menurut Sarmuji, perang AS-Iran selama ini memberi dampak ekonomi yang luas, termasuk ke Indonesia. Tekanan itu terlihat dari harga energi, inflasi, dan biaya logistik yang ikut terdorong naik.
Ia menilai harga minyak dunia perlu turun seiring normalisasi keadaan di kawasan. Harga energi yang tinggi selama konflik disebut telah membebani APBN lewat subsidi BBM yang membengkak dan ikut menekan daya beli masyarakat.
Gangguan di Selat Hormuz juga disebut ikut menghambat rantai pasok global. Kondisi itu membuat biaya pengiriman internasional naik dan akhirnya dirasakan konsumen serta pelaku usaha di dalam negeri.
Fiskal diminta segera disesuaikan
Sarmuji menilai pemerintah perlu bergerak cepat dan terukur agar manfaat perdamaian tidak berhenti di level geopolitik. Salah satu langkah yang ia dorong adalah evaluasi subsidi energi secara bertahap seiring normalisasi harga minyak dunia.
Menurut dia, ruang fiskal yang terbuka bisa dialihkan ke sektor yang lebih strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ia juga menilai turunnya premi risiko geopolitik akan membuat impor minyak dan gas lebih efisien.
Jika biaya impor energi menurun, biaya produksi domestik berpeluang ikut turun dan tekanan inflasi dapat berkurang. Dari sudut pandang fiskal, hal itu memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menata ulang belanja agar lebih produktif.
Peluang dagang yang perlu dikejar
Sarmuji menekankan pentingnya pembukaan penuh Selat Hormuz bagi kelancaran ekspor-impor. Jalur itu selama berbulan-bulan menjadi titik gangguan utama yang membuat biaya logistik internasional membengkak.
Ia juga mendorong Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk memperluas ekspor non-migas ke kawasan Timur Tengah. Selain itu, ia menilai perlu ada upaya menghidupkan kembali kesepakatan dagang dengan Iran, terutama untuk produk pertanian dan manufaktur yang sempat tertunda.
Di sisi lain, penguatan kerja sama bilateral dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran, dinilai penting dalam bidang energi dan perdagangan non-migas. Menurut Sarmuji, langkah itu bisa membangun kemitraan jangka panjang yang lebih stabil bagi Indonesia.
Ia berharap kesepakatan damai AS-Iran tidak berhenti sebagai gencatan senjata di atas kertas. Menurut dia, momentum ini harus menjadi awal rekonstruksi kawasan yang lebih stabil sekaligus membuka ruang bagi perbaikan ekonomi dan fiskal Indonesia secara nyata.