Pemerintah mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu cara mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor LPG. Langkah ini mengemuka karena pasokan LPG dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus tinggi, sementara impor masih mendominasi pemenuhan konsumsi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut impor LPG telah menembus 7 juta ton per tahun. Ia menjelaskan, kondisi itu terjadi karena bahan baku utama LPG, yakni propana dan butana, masih terbatas di Indonesia, sedangkan gas bumi nasional justru memiliki cadangan metana dan etana yang lebih melimpah.
CNG Masuk dalam Opsi Substitusi
Bahlil menyampaikan bahwa CNG berasal dari gas yang dikompresi pada tekanan tinggi, sekitar 250 sampai 400 bar. Menurut dia, pemanfaatan CNG bisa menjadi bahan bakar alternatif yang lebih sesuai untuk memperkuat kemandirian energi.
Pemerintah saat ini masih berada pada tahap konsolidasi untuk memastikan pemanfaatan CNG berjalan lebih efektif. Di sisi lain, CNG dinilai membuka ruang substitusi impor LPG karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri dan dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh industri gas nasional.
Industri Jadi Sasaran Awal
Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana, Hadi Ismoyo, menilai sektor industri menjadi kandidat awal untuk beralih ke CNG. Ia menyebut LPG yang dipakai industri hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan nasional yang mencapai 8,7 juta ton per tahun.
Dari porsi itu, volume LPG industri yang berpotensi dialihkan diperkirakan sekitar 0,4 juta ton. Hadi juga menilai CNG bisa lebih ekonomis karena harga per satuan kalori dapat 20 persen sampai 30 persen lebih murah dibandingkan LPG.
Menurut Hadi, distribusi CNG dapat diperluas melalui konektivitas jaringan pipa yang lebih baik. Ia juga menyebut pemasangan kompresor pada titik-titik tertentu bisa membantu kawasan industri menerima pasokan gas tanpa bergantung pada impor LPG.
Pasokan Gas Dinilai Cukup Longgar
Hadi menjelaskan bahwa pengalihan 400.000 ton LPG industri setara dengan kebutuhan gas harian sekitar 50 sampai 60 MMSCFD. Jumlah itu masih jauh lebih kecil dibandingkan produksi gas nasional yang sekitar 6.000 MMSCFD.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara teknis ruang untuk memperluas penggunaan CNG masih terbuka lebar. Tantangan utamanya bukan hanya ketersediaan gas, tetapi juga kesiapan infrastruktur agar distribusi bisa menjangkau pengguna akhir secara efisien.
Masih Ada Opsi Energi Lain
Selain CNG, pemerintah juga mencari jalur lain untuk menekan ketergantungan pada energi luar negeri. Salah satu opsi yang dikembangkan adalah hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter atau DME sebagai pengganti LPG.
Bahlil menegaskan bahwa proyek DME belum memasuki tahap operasi penuh. Fasilitas tersebut masih berada pada fase awal karena pengerjaannya baru sampai groundbreaking.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertumpu pada satu sumber energi. Berbagai opsi disiapkan untuk memperkuat ketahanan pasokan di tengah kebutuhan energi rumah tangga dan industri yang terus berjalan.
Impor Masih Sangat Besar
Data Ditjen Migas menunjukkan konsumsi LPG pada Januari hingga Februari 2026 mencapai 1,56 juta metrik ton. Dari jumlah itu, 83,97 persen atau 1,31 juta ton masih dipenuhi lewat impor, dengan Amerika Serikat menjadi pemasok terbesar sebesar 68,91 persen.
Data itu mempertegas alasan pemerintah mendorong substitusi melalui CNG dan opsi energi lain. Selama pasokan LPG domestik belum cukup besar, penguatan pemanfaatan gas bumi menjadi bagian penting dari strategi mengurangi tekanan impor.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa pembenahan tidak cukup berhenti pada sisi pasokan, tetapi harus dibarengi kesiapan infrastruktur dan skema distribusi yang lebih tepat. Selama dua hal itu berjalan beriringan, peluang CNG untuk masuk lebih luas ke pasar energi domestik tetap terbuka.
