Revisi UU Ketenagakerjaan memasuki fase yang paling sensitif karena Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan datang langsung ke pimpinan DPR RI pekan depan. Langkah ini menunjukkan buruh tidak ingin aspirasinya berhenti di meja pembahasan Komisi IX saja.
Pertemuan itu dipandang penting karena para pekerja ingin menyampaikan masukan secara terbuka, bukan sekadar hadir dalam forum simbolis. Di saat yang sama, buruh juga memberi sinyal bahwa penolakan bisa membesar jika hasil pembahasan dinilai tidak berpihak kepada pekerja.
Buruh minta ruang bicara terbuka
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan seluruh pimpinan konfederasi buruh yang tergabung dalam koalisi akan hadir. Ia juga meminta pimpinan fraksi DPR ikut datang agar pembahasan tidak berhenti pada satu komisi saja.
Menurut Andi Gani, forum itu harus memberi ruang bagi seluruh pimpinan konfederasi untuk menyampaikan ide dan pokok pikiran secara langsung. Dalam keterangan tertulis pada Selasa (15/7/2026), ia mengatakan, “Kami ingin menuangkan ide, gagasan, dan pokok-pokok pikiran secara terbuka. Seluruh pimpinan konfederasi harus diberi kesempatan berbicara agar aspirasi buruh benar-benar didengar.”
Jalur dialog tetap dibuka, tetapi ada batas kesabaran
Meski mengedepankan dialog, buruh tidak menutup kemungkinan melancarkan aksi besar bila revisi aturan ketenagakerjaan berujung mengecewakan. Andi Gani mengingatkan bahwa besarnya reaksi buruh akan sangat bergantung pada isi akhir UU tersebut.
“Kalau UU ini mengecewakan kaum buruh, tentu kami tidak akan mampu menahan aspirasi anggota. Bisa dibayangkan betapa besarnya gerakan aksi yang akan dilakukan jika UU tersebut tidak berpihak kepada buruh,” tegasnya.
Ia tetap optimistis DPR dan pemerintah membuka ruang pembicaraan yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Andi Gani juga berharap pembahasan dilakukan matang, tidak dikebut semalam, dan tidak melahirkan pasal yang merugikan pekerja.
Koalisi besar yang menekan DPR dari banyak arah
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia saat ini menghimpun 18 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja. Di dalamnya terdapat sejumlah organisasi besar, termasuk KSPSI AGN, KSPSI Jumhur Hidayat, KSPSI pimpinan Yorrys, KSBSI, KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Aspek Indonesia, dan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia.
Komposisi itu membuat pertemuan dengan DPR pekan depan berpotensi menjadi momen penting dalam arah pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Buruh ingin memastikan prosesnya tidak tergesa-gesa dan tetap memberi ruang bagi kepentingan pekerja untuk masuk ke dalam rumusan akhir.
Daftar organisasi yang disebut tergabung
| Organisasi | Keterangan | Status dalam Koalisi |
|---|---|---|
| KSPSI AGN | Salah satu konfederasi yang tergabung | Anggota koalisi |
| KSPSI Jumhur Hidayat | Salah satu konfederasi yang tergabung | Anggota koalisi |
| KSPSI pimpinan Yorrys | Salah satu konfederasi yang tergabung | Anggota koalisi |
| KSBSI | Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia | Anggota koalisi |
| KASBI | Konfederasi yang disebut tergabung | Anggota koalisi |
Andi Gani menyebut koalisi itu sebagai simbol persatuan gerakan buruh. Mereka juga akan membentuk sekretariat bersama yang dibangun secara gotong royong oleh seluruh konfederasi sebagai rumah untuk menuangkan gagasan demi kepentingan buruh Indonesia.
Dengan dukungan 18 konfederasi dan 157 federasi, pertemuan di DPR pekan depan menjadi ujian penting bagi arah revisi UU Ketenagakerjaan. Buruh ingin memastikan suara mereka benar-benar masuk dalam pembahasan sebelum keputusan akhir diambil.