BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat untuk memastikan penyaluran Biosolar dan Pertalite benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Langkah ini dilakukan melalui inspeksi mendadak bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara di sejumlah SPBU.
Tim gabungan memeriksa jalur distribusi dari sisi administrasi hingga teknis di pompa pengisian. Mereka juga melakukan uji tera mendadak agar takaran BBM yang diterima konsumen sesuai ketentuan dan tidak merugikan pengguna.
Pengawasan diperketat di titik penyaluran
BPH Migas menempatkan pengawasan lapangan sebagai bagian penting dalam menjaga subsidi negara agar tetap tepat sasaran. Lembaga ini menilai distribusi BBM subsidi selalu memiliki risiko penyimpangan jika pengawasan tidak dilakukan secara konsisten.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat dengan Pertamina dan SPBU. Ia mengatakan, “Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pertamina serta mendorong SPBU agar konsisten menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen yang berhak.”
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga menyebut stok BBM dalam kondisi aman. Executive General Manager Sunardi menuturkan distribusi berjalan dengan dukungan sistem yang terintegrasi untuk menjaga penyaluran tetap tertib.
Nelayan kecil mulai merasakan dampak langsung
Di Teluk Bayur, Padang, penguatan pengawasan ini bertemu dengan kebutuhan nyata para nelayan kecil yang bergantung pada BBM subsidi untuk melaut. Penggunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dinilai membuat proses pengambilan bahan bakar menjadi lebih tertib dan mudah dipantau.
Fasilitas tersebut ditujukan untuk kapal nelayan di bawah 30 GT. Kebutuhan BBM mereka rata-rata berada di kisaran 600 hingga 1.200 liter untuk melaut selama lima hingga tujuh hari.
Sejumlah nelayan menilai kebijakan itu sangat membantu operasional harian mereka. Azwin, pemilik kapal ikan, mengatakan bantuan tersebut meringankan kebutuhan nelayan kecil di Kota Padang dalam memenuhi bahan bakar.
Ketua Usaha Bersama (UB) Bagan Setra Abadi, Erwin BL, juga melihat kebijakan ini memberi dukungan nyata bagi keberlanjutan usaha nelayan kecil. Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi membuat aktivitas melaut bisa berjalan lebih stabil.
Surat rekomendasi bantu penyaluran lebih tepat
Wahyudi Anas menyebut surat rekomendasi efektif membuat penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Mekanisme itu juga membantu menjaga ketertiban saat pengambilan BBM sehingga proses distribusi tidak mudah disalahgunakan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelian BBM subsidi di Sumatera Barat disebut berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Sistem ini memberi jejak yang lebih jelas dalam proses pembelian, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Nelayan pun menilai mekanisme tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan alat untuk menjaga hak penerima subsidi. Jasrizal menegaskan setiap liter BBM perlu dijaga agar tidak terbuang percuma, sekaligus berharap distribusi tetap lancar tanpa kendala di kemudian hari.
Celah penyalahgunaan tetap diwaspadai
Pengawasan yang lebih ketat juga diarahkan untuk menutup peluang penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Dalam laporan lain, sempat disebut adanya dugaan praktik pengisian solar subsidi menggunakan jerigen di wilayah Batui, termasuk kendaraan pick up bermuatan puluhan jerigen yang dilayani tanpa pembatasan ketat.
Temuan seperti itu menunjukkan bahwa celah penyimpangan masih perlu diawasi serius agar subsidi tidak salah sasaran. Pertamina juga mengimbau masyarakat melapor bila menemukan ketidaksesuaian distribusi di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti.
BPH Migas menegaskan kolaborasi lintas pihak akan terus menjadi dasar dalam penyempurnaan distribusi subsidi ke depan. Di Sumatera Barat, pengawasan yang diperketat sekaligus memberi ruang bagi nelayan kecil untuk memperoleh BBM subsidi secara lebih tertib, aman, dan sesuai hak mereka.
