Badan Gizi Nasional menegaskan persoalan pembelian motor listrik tidak akan terulang setelah melakukan penguatan di internal lembaga. Motor yang belum digunakan itu kini dipertimbangkan untuk dialokasikan kepada kementerian atau pihak lain yang membutuhkan.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena kendaraan telah dibeli menggunakan uang negara dan tidak boleh dibiarkan tanpa pemanfaatan. BGN menyatakan keputusan penyalurannya akan mengikuti kajian yang dilakukan tim Presiden.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan keyakinan itu seusai pelantikan lima pejabat madya baru di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Penambahan pejabat diarahkan untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dalam proses pengadaan barang.
Menurut Agustina, pembenahan jajaran diharapkan membuat proses pengadaan lebih terkelola pada masa mendatang. Ia secara khusus menegaskan pembelian motor listrik tidak akan kembali menjadi persoalan dalam pelaksanaan program kerja BGN.
Pengadaan Jadi Titik Pembenahan
Pelantikan lima pejabat madya menambah sumber daya manusia di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kehadiran mereka diharapkan membantu memastikan kebutuhan program disiapkan dan disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Posisi ini berkaitan langsung dengan ketersediaan barang serta distribusi kebutuhan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Agustina menaruh harapan agar pengelolaan pengadaan barang dapat berjalan lebih baik melalui jabatan tersebut. Namun, BGN belum merinci jenis pengadaan baru yang nantinya akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
Penguatan tata kelola ini berjalan bersamaan dengan upaya mencari pemanfaatan bagi motor listrik yang disebut masih mangkrak. BGN menilai aset yang telah dibayar dari uang negara harus tetap bisa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.
Usulan Pemanfaatan Motor Listrik
Motor listrik yang belum dipakai BGN berpeluang disalurkan ke kementerian atau lembaga lain. Presiden disebut membuka kesempatan bagi pihak yang memiliki kebutuhan untuk mengajukan permintaan penggunaan kendaraan tersebut.
Sejumlah pihak telah sempat menyampaikan usulan pemanfaatan motor listrik itu. Usulan tersebut datang dari Kemendukbangga, sektor pertanian, serta kalangan guru.
| Pihak yang Disebut | Posisi dalam Usulan | Status Pemanfaatan |
|---|---|---|
| Kemendukbangga | Mengusulkan pemanfaatan motor listrik | Menunggu kajian tim Presiden |
| Sektor pertanian | Mengusulkan pemanfaatan motor listrik | Menunggu kajian tim Presiden |
| Guru | Mengusulkan pemanfaatan motor listrik | Menunggu kajian tim Presiden |
BGN tidak menyebutkan jumlah motor listrik yang belum digunakan maupun waktu penyaluran yang mungkin dilakukan. Lembaga ini juga belum menetapkan kementerian atau lembaga mana yang nantinya akan menjadi pengguna akhir kendaraan tersebut.
Penentuan penerima akan mempertimbangkan kebutuhan dari pihak yang mengajukan permintaan. Tim Presiden akan mengkaji usulan tersebut, sedangkan BGN menyatakan akan mengikuti hasil kajian itu.
Tidak Seluruhnya untuk BGN
Agustina menegaskan motor listrik itu tidak seluruhnya akan digunakan oleh BGN. Opsi pengalihan kepada pihak lain dipertimbangkan agar aset negara tersebut dapat menopang kegiatan yang memang memerlukan kendaraan operasional.
Penataan aset ini menjadi bagian dari perhatian BGN saat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Perbaikan pengadaan dan penyaluran diharapkan membuat kebutuhan program lebih terarah tanpa mengulangi persoalan motor listrik yang belum termanfaatkan.