Kementerian Dalam Negeri kembali menempatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, di posisi pertama untuk kategori kabupaten dengan status kinerja tinggi. Penetapan ini didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan Kemendagri sebagai dasar penilaian resmi.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima apresiasi itu dan menyebut capaian tersebut sebagai dorongan untuk terus melakukan pembenahan.
Empat kali menempati peringkat pertama
Ini menjadi kali keempat Banyuwangi meraih predikat kabupaten berkinerja terbaik atau peringkat pertama secara nasional. Capaian itu menunjukkan posisi Banyuwangi yang konsisten berada di kelompok daerah dengan evaluasi kinerja tertinggi menurut Kemendagri.
Penilaian yang dipakai berasal dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD. Instrumen tahunan ini digunakan Kemendagri untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah secara lebih menyeluruh.
Ipuk menyampaikan bahwa status tersebut tidak membuat pemerintah daerah berhenti berbenah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga Banyuwangi yang terus memberi dukungan.
Penilaian mencakup ratusan indikator
Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa evaluasi Kemendagri mencakup 606 indikator. Seluruh indikator itu dipakai untuk melihat berbagai aspek, termasuk capaian makro yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Budi menyebut Banyuwangi memperoleh nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dan status kinerja tinggi. Ia juga menilai capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu.
Indikator pembangunan ikut bergerak positif
Sejumlah data pembangunan Banyuwangi turut menguat dalam catatan Pemkab. Indeks Pembangunan Manusia Banyuwangi pada 2025 tercatat 75,17, naik dari 74,3 pada 2024.
Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin turun dari 6,54 persen pada 2024 menjadi 6,13 persen pada 2025. Menurut Budi, angka itu menjadi yang terendah sepanjang sejarah Banyuwangi.
Pendapatan per kapita masyarakat juga menunjukkan kenaikan. Angka itu naik dari Rp62,08 juta pada 2024 menjadi Rp67,08 juta pada 2025, yang memperlihatkan penguatan pada sisi kesejahteraan warga.
Selaras dengan agenda pembangunan nasional
Ipuk menjelaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi disusun agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Fokusnya menempatkan pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan sebagai urusan penting yang harus dijalankan daerah.
Ia juga menyinggung arahan Kemendagri agar daerah memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan akan menjadikan arahan itu sebagai perhatian dalam langkah pembangunan berikutnya.
Rekam jejak kinerja yang menonjol
Selain kembali berada di posisi teratas dalam evaluasi Kemendagri, Banyuwangi juga tercatat sebagai kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama delapan kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Daerah ini juga meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP.
Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA tersebut. Rangkaian capaian itu memperkuat citra Banyuwangi sebagai daerah yang konsisten menjaga kinerja pemerintahan, inovasi layanan, dan akuntabilitas publik.
Di tengah apresiasi yang kembali datang dari Kemendagri, pemerintah daerah setempat menegaskan bahwa capaian ini dipandang sebagai dorongan untuk menjaga ritme perbaikan. Dengan skor tinggi, penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, dan peningkatan pendapatan per kapita, Banyuwangi kembali mendapat sorotan sebagai salah satu kabupaten dengan pengelolaan pemerintahan yang stabil dan terukur.
Source: jatim.antaranews.com
