Penerima bantuan sosial berpeluang memperoleh layanan pencairan hingga pembelanjaan bantuan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sudah beroperasi. Kementerian Sosial masih menjajaki skema tersebut dan menyiapkan simulasi di sejumlah lokasi sebelum memutuskan penerapannya secara lebih luas.
Rencana ini dapat membuat koperasi menjadi titik layanan yang lebih dekat bagi keluarga penerima manfaat, terutama di wilayah yang memiliki gerai perbankan. Namun, bentuk layanan yang akan dipakai belum ditetapkan karena pemerintah masih menilai pola penyaluran yang paling sesuai.
Uji coba diarahkan berlangsung pada Agustus
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bansos melalui KDKMP masih berada pada tahap simulasi. Pernyataan itu disampaikan setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin.
“Ke depan ini sedang kita jajaki, sedang kita simulasikan untuk penyaluran bansos di Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi,” ujar Saifullah Yusuf. Ia menegaskan pemerintah akan mengevaluasi bentuk penyaluran yang dinilai paling cocok dan terbaik bagi penerima manfaat.
Pada Rabu (15/7), Kemensos menyampaikan target uji coba diarahkan dimulai pada Agustus. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Koperasi serta sejumlah pihak yang berkaitan dengan layanan koperasi dan penyaluran bantuan.
Tahap percobaan akan menentukan apakah koperasi dapat berperan efektif sebagai saluran layanan bansos. Pemerintah akan melihat kesiapan lokasi yang tersedia serta pola layanan yang paling tepat untuk dijalankan.
Dua bantuan utama yang berpotensi terhubung
Kemensos selama ini mengelola dua bantuan sosial utama dengan mekanisme penyaluran berbeda, yaitu BPNT dan PKH. BPNT merupakan bantuan pangan non-tunai, sedangkan PKH adalah bantuan tunai bersyarat.
| Jenis Bantuan | Bentuk Bantuan | Mekanisme yang disebut |
|---|---|---|
| BPNT | Bantuan pangan non-tunai | Transfer bank |
| PKH | Bantuan tunai bersyarat | PT Pos Indonesia dan bank Himbara |
Dalam skema yang sedang dijajaki, bantuan tunai Program Keluarga Harapan berpotensi dicairkan di KDKMP yang memiliki gerai bank-bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Peran koperasi dalam skema ini dapat menjadi titik layanan tambahan, bukan sekadar tempat kegiatan ekonomi warga.
Selain pencairan, penerima manfaat juga berpeluang membelanjakan bantuannya di koperasi. “Bisa jadi juga membelanjakan bansos-nya di KDKMP,” kata Saifullah Yusuf.
Potensi layanan tersebut terkait dengan keberadaan gerai perbankan di koperasi yang telah berjalan. Karena itu, kesiapan operasional setiap lokasi akan menjadi salah satu faktor yang diperiksa dalam simulasi.
Didorong Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025
Penjajakan penyaluran Bansos Kemensos melalui koperasi berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan itu juga mendorong penerima manfaat bantuan sosial untuk menjadi anggota KDKMP.
Instruksi tersebut memberi peran lain kepada Kemensos dalam pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Kemensos diminta memfasilitasi pemasaran serta promosi produk hasil penerima manfaat program pemberdayaan sosial melalui KDKMP.
Dengan peran itu, Koperasi Merah Putih dipersiapkan tidak hanya sebagai kemungkinan jalur layanan bantuan, tetapi juga ruang pemasaran bagi produk masyarakat penerima program. Arah kebijakan ini menjadi bagian dari dukungan kementerian dan lembaga terhadap percepatan pembentukan serta pengoperasian koperasi.
Arahan penguatan koperasi tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mendorong pembentukan dan pengoperasian KDKMP di desa serta kelurahan agar layanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dapat diperluas.
Jumlah koperasi operasional menjadi faktor penting
Data Kementerian Koperasi yang dikutip Media Indonesia menunjukkan 15.845 KDKMP telah selesai dibangun hingga pertengahan Juli 2026. Pada periode yang sama, 19.539 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan.
Jumlah koperasi yang sudah beroperasi menjadi unsur penting dalam pemilihan lokasi simulasi penyaluran bansos. Kemensos akan menguji layanan di titik yang tersedia untuk menentukan mekanisme yang paling efektif bagi penerima manfaat.
