Pemerintah kembali mendorong arah transisi energi lewat usulan anggaran Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik dalam RAPBN 2027. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor LPG yang masih besar untuk kebutuhan rumah tangga.
Usulan itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan energi ke depan tidak hanya bertumpu pada LPG, tetapi juga mencakup kompor listrik, CNG, dan opsi energi lain.
Kompor listrik diposisikan sebagai pengurang beban impor
Bahlil menjelaskan bahwa program kompor listrik disiapkan sebagai bagian dari transisi energi. Pemerintah ingin mendorong pemakaian energi yang lebih beragam agar tekanan terhadap impor LPG bisa ditekan secara bertahap.
Untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan, Bahlil meminta Komisi XII DPR ikut mendata daerah-daerah yang paling membutuhkan kompor listrik. Data itu dinilai penting agar pelaksanaan program bisa disinkronkan dengan kondisi lapangan, bukan disamaratakan ke semua wilayah.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Tak hanya kompor listrik, motor listrik juga masuk usulan
Selain kompor listrik, Bahlil juga mengajukan anggaran Rp 635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran ini nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, atau Ditjen EBTKE, di Kementerian ESDM.
Kedua program itu disebut sebagai program baru dalam RAPBN 2027. Bahlil menekankan bahwa pengajuan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan fiskal yang ada.
Wacana lama yang kembali mengemuka
Gagasan peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik bukan hal baru. Wacana serupa sebelumnya juga pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo.
Pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Pembatalan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Di sisi lain, wacana ini kembali mendapat perhatian ketika harga energi global naik akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Pada situasi itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah agar melakukan transisi dari kompor gas ke kompor listrik.
Biaya dan ketergantungan impor jadi pertimbangan utama
Eddy menilai transisi ke kompor listrik bisa membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan beban subsidi impor LPG. Ia juga menyoroti bahwa harga LPG ikut bergerak mengikuti kenaikan harga minyak dunia.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ujarnya.
Dengan usulan anggaran Rp 815,56 miliar untuk kompor listrik di RAPBN 2027, isu pengurangan impor LPG dan efisiensi energi kembali ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar transisi energi pemerintah. Pembahasan berikutnya diperkirakan akan bergantung pada hasil pendataan daerah, kesiapan program, dan sinkronisasi antara pemerintah serta DPR.