Pemerintah tengah mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai pengganti LPG untuk menekan ketergantungan impor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut opsi ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi nasional dengan memaksimalkan gas domestik yang tersedia di dalam negeri.
Langkah tersebut muncul di tengah tingginya kebutuhan LPG nasional yang masih banyak dipenuhi dari luar negeri. Berdasarkan data yang dikutip dari Detik Finance, konsumsi LPG Indonesia mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara sekitar 7 juta ton masih bergantung pada impor.
CNG Masuk Pembahasan Serius
Bahlil menegaskan pembahasan CNG belum selesai dan masih perlu finalisasi. Meski begitu, ia menilai skema ini layak dikaji sebagai salah satu jalan untuk memperkuat ketahanan energi, terutama pada sektor yang selama ini sangat bergantung pada LPG.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin mencari formulasi terbaik agar kebijakan ini benar-benar bisa memberi dampak nyata. Dalam pernyataannya, Bahlil menegaskan bahwa kajian CNG masih berlangsung dan belum diputuskan sebagai kebijakan final.
Manfaatkan Gas Domestik yang Tersedia
CNG dinilai menarik karena bahan bakunya berasal dari gas cair C1 dan C2 yang tersedia di dalam negeri. Bahlil menjelaskan, komponen gas alam seperti metana dan etana dapat diproses melalui fasilitas industri sehingga lebih mudah disimpan dan didistribusikan.
Ia menyebut tekanan dalam proses CNG bisa mencapai 250 sampai 400 bar. Menurutnya, karakteristik itu memberi peluang pemakaian yang lebih efisien, meski pembahasan teknisnya masih harus dikonsolidasikan agar hasilnya optimal.
Sudah Dipakai Terbatas di Indonesia
CNG bukan barang baru di Indonesia karena pemanfaatannya sudah berjalan dalam skala terbatas. Penggunaan itu terlihat di hotel, restoran, serta sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas atau SPBG.
Saat ini terdapat 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak di sektor CNG nasional. Kehadiran pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa dasar infrastruktur sudah tersedia, meski penerapannya belum meluas hingga rumah tangga seperti LPG.
Tekanan pada Impor Jadi Latar Utama
Ketergantungan terhadap impor menjadi alasan utama pemerintah melirik CNG. Data konsumsi LPG sebesar 8,6 juta ton per tahun memperlihatkan ruang besar bagi substitusi energi berbasis sumber daya lokal.
Dalam konteks itu, CNG dipandang bukan hanya sebagai alternatif teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi risiko pasokan dari luar negeri. Pemerintah menempatkan upaya ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga stabilitas energi nasional.
Prioritas pada Produksi Dalam Negeri
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah ingin mengutamakan sumber energi yang diproduksi di dalam negeri, terutama di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Ia menilai kondisi global menuntut Indonesia menyiapkan opsi energi yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” kata Bahlil. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pembahasan CNG terkait langsung dengan agenda kemandirian energi, bukan sekadar pergantian komoditas.
Tantangan Implementasi Masih Besar
Meski peluangnya terbuka, pemanfaatan CNG untuk menggantikan LPG masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Pemerintah perlu menyelesaikan pembahasan teknis, konsolidasi industri, dan kesiapan distribusi sebelum kebijakan ini bisa diterapkan lebih luas.
Pemakaian CNG di sektor industri dan layanan publik dapat menjadi langkah awal sebelum diperluas ke segmen yang lebih besar. Jika pengembangan berjalan lancar, CNG berpotensi menjadi salah satu cara untuk memperkuat pasokan energi nasional dan mengurangi beban impor LPG secara bertahap.
