Amerika Serikat resmi mengakhiri operasi ofensif militernya terhadap Iran yang diberi nama Epic Fury. Fokus Washington kini bergeser ke laut, terutama ke Selat Hormuz yang kembali menjadi titik paling sensitif dalam ketegangan kawasan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pengumuman itu di Gedung Putih setelah laporan resmi kepada Kongres mengenai status gencatan senjata yang masih rapuh. Ia menegaskan operasi tersebut selesai sesuai pemberitahuan Presiden Donald Trump kepada Kongres, sekaligus meredakan tekanan hukum terkait kewajiban otorisasi perang jika konflik melewati batas 60 hari.
Fokus baru: perlindungan jalur laut
Meski operasi ofensif dihentikan, suasana di Teluk belum tenang. Trump masih melontarkan ancaman balasan besar jika Iran menyerang kapal-kapal Amerika Serikat.
Sebagai langkah lanjutan, Trump meluncurkan Project Freedom pada hari Minggu lalu. Program itu ditujukan untuk membantu kapal-kapal niaga keluar dari Selat Hormuz, jalur strategis yang sempat dikuasai Iran sebagai balasan atas serangan yang mereka terima.
Rubio menegaskan bahwa operasi terbaru AS kini bersifat defensif. Ia juga menyebut pasukan AS tidak akan menembak kecuali lebih dulu diserang, sebuah pesan yang menandai perubahan dari serangan langsung ke pengamanan pelayaran.
Konflik singkat yang memicu eskalasi besar
Konflik ini bermula pada 28 Februari saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran. Serangan itu menewaskan sejumlah pemimpin tinggi dan merusak situs militer serta ekonomi penting di Iran.
Iran kemudian membalas dengan serangan rudal dan drone di berbagai wilayah regional. Setelah itu, Trump mendeklarasikan gencatan senjata pada 8 April, dan statusnya terus diperpanjang meski negosiasi dengan Teheran belum menemukan jalan keluar.
Rubio mengatakan tujuan utama AS dalam perang singkat itu telah tercapai. Ia juga menyebut Iran menghadapi ancaman kehancuran serius terhadap ekonomi mereka jika konflik terus berlanjut.
Jalur diplomasi tetap terbuka, tetapi tegang
Di tengah tekanan tersebut, Trump tetap disebut lebih memilih jalur kesepakatan dengan Iran. Namun, pendekatan itu berjalan berdampingan dengan langkah militer defensif untuk menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Rubio juga menyinggung War Powers Act tahun 1973, undang-undang yang mewajibkan presiden melapor ke Kongres dalam 48 jam setelah pengerahan pasukan. Ia mengatakan pemerintah AS tidak mengakui undang-undang itu sebagai konstitusional, tetapi tetap mematuhi unsur-unsurnya demi menjaga hubungan dengan Kongres.
Ketegangan di kawasan kini bergeser dari serangan langsung ke upaya mengamankan jalur laut strategis. Status gencatan senjata dan arah diplomasi dengan Iran tetap menjadi perhatian utama Washington.
