APBD Jawa Tengah masih mampu menjaga ritme pembangunan meski tekanan ekonomi global, ruang fiskal yang sempit, dan dinamika geopolitik internasional terus membayangi. Di tengah situasi itu, pemerintah daerah memilih strategi anggaran yang ketat agar pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik tetap bergerak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kekuatan APBD tidak lahir dari besarnya kapasitas belanja, melainkan dari ketepatan pengelolaan. Menurut dia, setiap rupiah harus diarahkan ke kebutuhan yang benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Belanja diarahkan ke sektor yang membuka pertumbuhan
Luthfi menjelaskan, kapasitas APBD untuk membiayai pembangunan daerah hanya sekitar 15 persen. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa bertumpu penuh pada APBD dan perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lain, termasuk investasi.
Prioritas anggaran dipusatkan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas penunjang yang dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Anggaran juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan lewat infrastruktur pertanian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap masuk dunia kerja.
| Fokus Anggaran | Tujuan |
|---|---|
| Infrastruktur dasar | Membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru |
| Infrastruktur pertanian | Memperkuat ketahanan pangan |
| Peningkatan SDM | Menyiapkan tenaga kerja yang lebih siap |
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, program prioritas tetap berjalan sesuai rencana. Luthfi menilai disiplin anggaran menjadi kunci agar pembangunan tidak tersendat.
Pertumbuhan ekonomi ikut terjaga
Pengelolaan anggaran yang efektif ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di saat yang sama, arus investasi juga menunjukkan performa kuat dan memberi dampak langsung ke kesejahteraan warga.
Realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat Rp110,02 triliun. Pada triwulan pertama 2026, nilainya sudah menembus sekitar Rp23 triliun.
| Indikator | Capaian | Keterangan |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah | 5,89 persen | Lebih tinggi dari rata-rata nasional |
| Realisasi investasi 2025 | Rp110,02 triliun | Capaian sepanjang tahun |
| Realisasi investasi triwulan I 2026 | Rp23 triliun | Nilai awal tahun berjalan |
Dampaknya mulai terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan yang bergerak dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen. Penyerapan tenaga kerja pada triwulan I 2026 juga mencapai sekitar 92 ribu orang.
Luthfi menyebut dominasi investasi di sektor padat karya ikut memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai tujuan investasi. Minat itu datang dari investor nasional maupun mancanegara.
APBD, APBN, dan dorongan belanja yang lebih cepat
Dari sisi fiskal, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengapresiasi kinerja Jawa Tengah yang tetap positif pada Semester I 2026. Pendapatan daerah tercatat terealisasi 46,56 persen dari target dan tumbuh 13,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja negara juga mencapai 52,06 persen dari target yang ditetapkan. Purbaya menilai capaian itu menunjukkan APBN masih memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengapresiasi sinergi jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang dinilai mampu mengawal pelaksanaan APBN secara optimal. Meski begitu, pemerintah daerah tetap didorong mempercepat dan meningkatkan kualitas belanja APBD agar manfaatnya makin terasa bagi masyarakat.
Kolaborasi lintas pihak ikut menjaga hasil
Luthfi menambahkan, capaian Jawa Tengah tidak lepas dari kerja sama dengan berbagai pihak. Kolaborasi itu melibatkan Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha melalui program CSR, para pengusaha, hingga perguruan tinggi.
Ia juga mengajak masyarakat dan media massa ikut mengawal pembangunan lewat kritik yang membangun. Namun, ruang publik diminta tidak dipenuhi hoaks, disinformasi, dan fitnah yang dapat memicu perpecahan.
“Pejabat harus siap menerima kritik yang membangun. Tetapi jangan sampai ruang publik dipenuhi hoaks, disinformasi, atau fitnah yang justru merusak persatuan,” tegas Luthfi.
