Upaya membuka akses kerja yang lebih setara bagi penyandang disabilitas kini mendapat dorongan baru lewat pembentukan Bursa Kerja Khusus di Sekolah Luar Biasa. Program INKLUSI ‘Aisyiyah Jawa Barat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menempatkan BKK di SLB sebagai jembatan yang lebih terarah menuju dunia kerja.
Workshop Pengembangan BKK di SLB yang digelar di Bandung pada Senin (29/6/26) mempertemukan perwakilan dari berbagai daerah untuk membahas cara membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Tema yang diangkat, “Meningkatkan Akses Kerja Difabel melalui BKK untuk Mewujudkan Ketenagakerjaan Inklusif”, menegaskan bahwa pembahasan ini bukan sekadar pelatihan, tetapi langkah awal membangun jalur kerja yang lebih berkelanjutan.
BKK di SLB diposisikan sebagai pintu masuk baru
Sekitar 30 peserta hadir dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Sidoarjo. Mereka terdiri atas tim Program INKLUSI ‘Aisyiyah, perwakilan SLB, serta Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah.
Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Barat, Ia Kurniati, menekankan bahwa pendampingan dan upaya memandirikan penyandang disabilitas merupakan amanah bersama. Ia berharap pertemuan itu menjadi gerakan kolektif untuk menyiapkan yang terbaik bagi anak-anak dengan disabilitas.
Hajar Nur Setyowati dari Program INKLUSI Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menyebut tantangan ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Indonesia masih besar. Ia mengungkapkan ada sekitar 14,6 juta penyandang disabilitas usia kerja, termasuk sekitar 605 ribu penyandang disabilitas berat.
Dari sekitar 11,34 juta penyandang disabilitas usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja baru mencapai sekitar 19,7 persen. Sementara itu, yang bekerja di sektor formal baru sekitar 9,7 persen.
Menurut Hajar, pengembangan BKK di SLB sejalan dengan Strategi Nasional Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas. Langkah ini juga dinilai penting untuk membangun sistem yang berkelanjutan dalam penyiapan kerja difabel.
Masih bergantung pada pelatihan dan magang
Selama ini, ‘Aisyiyah mendorong kesiapan kerja penyandang disabilitas melalui pelatihan soft skills, mempertemukan SLB dengan penyedia kerja, dan mengembangkan program magang. Namun, Hajar menilai sistem yang berkelanjutan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Karena itu, pembentukan BKK di SLB diharapkan bisa dikembangkan di berbagai daerah. Dengan begitu, proses penyiapan kerja dapat dilakukan secara mandiri oleh SLB tanpa bergantung penuh pada pola pendampingan yang sifatnya terpisah-pisah.
Disnakertrans Jabar dorong langkah nyata
Hendra Kusuma Sumantri dari Disnakertrans Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkembang sesuai potensi. Ia juga menekankan hak yang sama untuk berpartisipasi secara adil dan bermartabat, termasuk atas pekerjaan.
Hendra menyebut persiapan tenaga kerja penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan keterampilan profesional. Mereka juga perlu dibekali kemampuan sosial yang dibutuhkan di dunia kerja.
Ia menjelaskan bahwa BKK selama ini lebih banyak berkembang di SMK, sementara keberadaannya di SLB masih sangat terbatas. Padahal, BKK dinilai memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan lulusan SLB dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Hendra berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai wacana. Ia meminta agar forum itu ditindaklanjuti menjadi program dan langkah nyata untuk mewujudkan dunia kerja yang ramah disabilitas.
Kolaborasi lintas sektor jadi kunci
Asrian Darmasaputra dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan RI memaparkan kebijakan, program, dan strategi ketenagakerjaan inklusif. Ia menyebut peningkatan kesiapan pendidikan dan soft skills penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Asrian menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Menurut dia, pelayanan yang inklusif harus dimulai dari empati dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda.
Ia juga menjelaskan bahwa kesetaraan tidak berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Dukungan perlu diberikan sesuai kebutuhan masing-masing agar setiap orang punya kesempatan yang setara untuk berhasil.
Dalam paparannya, Asrian menegaskan bahwa membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bukanlah bentuk belas kasihan. Itu adalah pemenuhan hak asasi setiap warga negara.
Ia menambahkan bahwa inklusi harus diwujudkan melalui sistem, lingkungan, dan budaya kerja yang mendukung seluruh pekerja tanpa diskriminasi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat seperti ‘Aisyiyah dinilai perlu terus diperkuat.
Melalui workshop ini, Program INKLUSI ‘Aisyiyah Jabar bersama Disnakertrans Provinsi Jabar berharap pengembangan BKK di SLB bisa menjadi model yang direplikasi di berbagai daerah. Harapannya, semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan kerja yang setara, bermartabat, dan berkelanjutan.
