Akses air bersih untuk penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kian mendekati kebutuhan harian warga. Pemerintah bersama sejumlah lembaga mempercepat pembangunan sumur bor, instalasi air bersih, dan MCK agar layanan dasar segera tersedia di lokasi pengungsian dan hunian sementara.
Di tiga provinsi itu, air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak dalam fase pemulihan. Ketersediaannya menentukan apakah warga bisa memasak, mandi, mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan tanpa menunggu terlalu lama pulihnya jaringan air yang rusak akibat bencana.
Pembangunan dipacu di banyak titik
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat dukungan pembangunan sumur bor dan fasilitas air bersih telah mencapai lebih dari 1.500 titik per 19 Mei 2026. Angka itu naik sekitar 59 persen dibandingkan 31 Maret 2026, ketika 958 sumur bor sudah selesai dan 548 titik lainnya masih dalam proses.
Percepatan itu tidak hanya menyasar sumur bor. Instalasi air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus, hingga dukungan alat berat dan alat penjernih air juga ikut dikebut agar layanan dasar bisa segera dipakai masyarakat.
Kebutuhan vital di hunian sementara
Di hunian sementara maupun hunian tetap, air bersih menjadi penopang aktivitas harian yang paling dasar. Kebutuhan ini juga berkaitan langsung dengan upaya menjaga kesehatan warga selama masa transisi pemulihan.
Karena itu, pembangunan sarana air bersih diposisikan sebagai langkah penting untuk menekan risiko kesehatan di lokasi terdampak. Keberadaan MCK turut membantu warga mempertahankan kebiasaan hidup bersih di tengah keterbatasan layanan publik pascabencana.
Kolaborasi lintas lembaga
Pekerjaan di lapangan melibatkan TNI AD, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, Polri, Satgas PRR, serta pihak swasta dan pemangku kepentingan lain. Dukungan dari berbagai institusi ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan layanan dasar di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Data terbaru menunjukkan TNI AD telah membangun 489 titik sumur bor dan 231 unit MCK di wilayah terdampak. BNPB berkontribusi 313 titik, Kementerian PU 350 titik, dan Polri 371 titik sumur bor di tiga provinsi tersebut.
Titik paling mendesak di Tapanuli
Wakil Ketua I Satgas PRR Letjen TNI Richard Tampubolon meninjau langsung fasilitas air bersih di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Selasa (19/5/2026). Ia melihat sumur bor di kawasan hunian sementara dan hunian tetap Rusunawa Pandan untuk memastikan fasilitas itu benar-benar dapat dimanfaatkan warga.
Richard menyebut masukan dari BPBD provinsi dan kabupaten menunjukkan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat. Berdasarkan koordinasi itu, Satgas memutuskan membangun masing-masing lima unit sumur bor dan instalasi air di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
Pemulihan yang bertumpu pada sanitasi
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa air bersih menjadi prioritas utama dalam masa transisi pemulihan. Menurut dia, percepatan pembangunan sumur bor penting untuk mencegah persoalan kesehatan dan membantu warga kembali menjalani aktivitas dengan lebih layak.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bergotong royong membangun sumur bor dan fasilitas sanitasi. Di banyak lokasi, jaringan air memang rusak akibat bencana, sehingga sumur bor dan MCK menjadi tumpuan utama bagi penyintas sambil menunggu pemulihan infrastruktur yang lebih luas.
