Pemerintah mempercepat pemakaian kecerdasan buatan atau AI untuk layanan publik, dan dua sasaran awalnya langsung menyentuh hal yang paling dekat dengan hidup warga: bantuan sosial dan perluasan basis pajak. Luhut Binsar Pandjaitan menyebut integrasi data lintas lembaga sebagai fondasi agar program negara bisa berjalan lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Di forum Indonesia Ethical AI Summit, Luhut menilai peluang Indonesia di bidang AI sangat besar karena didukung jumlah penduduk yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa pada tahun depan. Ia juga mengatakan sistem pemerintahan berbasis digital yang sedang dibangun berpotensi menjadi salah satu yang terbaik di dunia untuk skala negara berpenduduk besar.
Data bansos jadi pintu masuk
Luhut menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sekitar 80% sistem Government Technology atau GovTech yang dipakai untuk digitalisasi program bansos sudah saling terhubung. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga strategis juga disebut berhasil digabungkan ke dalam satu ekosistem berbasis AI untuk pertama kalinya.
Ekosistem itu mencakup Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan INAku. Keterhubungan antarsistem ini diharapkan membantu verifikasi dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat, sekaligus menekan risiko data ganda atau bantuan yang salah sasaran.
AI dipakai untuk membuat keputusan lebih presisi
Menurut Luhut, penggunaan AI tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga memperbaiki kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Dalam urusan bansos, data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah memilah penerima dengan lebih baik agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Ia menekankan bahwa digitalisasi juga menyangkut efisiensi penyelenggaraan program negara secara keseluruhan. Dengan data yang tersambung, pemerintah bisa melihat hubungan antara bantuan sosial, pembinaan usaha, dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Dari penerima bantuan ke pelaku usaha
Salah satu arah kebijakan yang ingin didorong adalah mengubah penerima bantuan yang sudah tepat sasaran menjadi pelaku usaha baru. Dalam skema yang dijelaskan Luhut, masyarakat yang masuk kategori on-target dapat menerima subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta, lalu diarahkan ke pembinaan usaha atau akses Kredit Usaha Rakyat.
Ia menilai pendekatan itu lebih produktif dibandingkan pemberian bansos terus-menerus tanpa transisi ekonomi yang jelas. Dengan data yang lebih lengkap, penerima bantuan bisa dikelompokkan untuk masuk ke pembinaan UMKM, lalu didorong naik kelas agar tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.
UMKM dan pajak ikut jadi sasaran
Luhut juga menyoroti besarnya potensi UMKM di Indonesia yang mencapai sekitar 64 juta unit. Menurut dia, sektor ini dapat menjadi sumber penting untuk meningkatkan rasio pajak nasional jika lebih banyak pelaku usaha masuk ke dalam sistem yang terdata dan aktif secara ekonomi.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah pembayar pajak akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Sistem yang terkoneksi dengan National Single Window di Kementerian Keuangan disebut dapat membantu memperkuat pengawasan dan perluasan basis pajak secara bertahap, tanpa mengganggu pertumbuhan pelaku usaha kecil.
Bagi pemerintah, penggabungan data lintas kementerian, pemanfaatan AI, dan integrasi layanan digital menjadi fondasi untuk memperbaiki bansos, membesarkan UMKM, dan memperluas penerimaan pajak dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Luhut menilai arah kebijakan ini bisa membuka lebih banyak lapangan kerja sekaligus memperkuat tata kelola ekonomi digital Indonesia.
