Mahasiswa yang tergabung dalam DPW GEMA Al-Khairiyah Banten menyatakan dukungan terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan praktik mafia. Dukungan itu disertai tuntutan agar penegakan hukum berlangsung konsisten, tidak tebang pilih, dan berpijak pada supremasi hukum.
Sikap tersebut tidak berhenti pada dukungan politik semata. Mahasiswa juga menyatakan akan menjalankan peran sebagai pengawas program kerakyatan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Aksi Damai di Landmark Kota Cilegon
Pernyataan itu disuarakan dalam aksi dan pawai kebangsaan di Landmark Kota Cilegon pada Senin, 20 Juli 2026. Kegiatan damai tersebut diawali dengan aksi sosial berupa berbagi kepada masyarakat.
Dalam aksi itu, massa menekankan pentingnya proses hukum yang independen, profesional, transparan, serta bebas dari intervensi politik. Mereka menilai pemberantasan korupsi perlu menyentuh seluruh praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Ketua DPW GEMA Al-Khairiyah Provinsi Banten, Supardi, mengatakan mahasiswa ingin menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal supremasi hukum. Menurutnya, posisi tersebut penting agar dukungan terhadap pemerintah tetap berjalan bersama pengawasan publik.
“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan berbagai praktik mafia yang merugikan negara serta masyarakat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, tanpa tebang pilih, dan berdasarkan supremasi hukum,” ujar Supardi.
5 Sikap yang Disampaikan Mahasiswa
DPW GEMA Al-Khairiyah Provinsi Banten membacakan lima poin sikap kebangsaan dalam kegiatan tersebut. Kelima poin itu memadukan agenda penegakan hukum, pengawasan anggaran, dan penguatan peran mahasiswa di tengah masyarakat.
| No. | Pernyataan Sikap |
|---|---|
| 1 | Mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi dan praktik mafia yang merugikan negara. |
| 2 | Mendorong penegakan hukum yang independen, profesional, transparan, dan bebas intervensi. |
| 3 | Mengawal Program Makan Bergizi Gratis serta program kerakyatan lain agar tepat sasaran. |
| 4 | Mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. |
| 5 | Menegaskan mahasiswa sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan kekuatan moral bangsa. |
Poin pertama dan kedua menempatkan pemberantasan korupsi sebagai perhatian utama organisasi mahasiswa tersebut. Mereka meminta agar hukum tidak dipengaruhi kepentingan politik dan dijalankan dengan standar profesionalisme yang jelas.
Poin berikutnya menyoroti kebutuhan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Mahasiswa memandang orientasi kebijakan harus tetap mengarah pada kepentingan rakyat, termasuk dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Perhatian khusus juga diberikan kepada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. GEMA Al-Khairiyah menilai program itu merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia.
Organisasi tersebut menyatakan siap melakukan pengawasan partisipatif langsung di lapangan. Langkah itu dinilai perlu untuk memastikan program berjalan efektif serta mencegah kebocoran anggaran.
Supardi menekankan pelaksanaan MBG harus memenuhi prinsip transparansi, ketepatan sasaran, efektivitas, dan akuntabilitas. Ia juga menyebut mahasiswa siap mengawasi penggunaan anggaran agar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Program MBG harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, efektif, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Mahasiswa siap berperan dalam pengawasan partisipatif guna memastikan setiap anggaran digunakan sesuai prinsip good governance,” tambahnya.
Koordinator lapangan Rosihin dan orator aksi Kamila Anjaina turut mengajak generasi muda untuk bersikap objektif dan kritis dalam mengawal pemerintahan. Menurut laporan Media Indonesia, ajakan itu ditujukan untuk menjaga iklim demokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Melalui lima sikap tersebut, mahasiswa Banten menegaskan perannya sebagai agen perubahan dan kekuatan moral bangsa. Mereka mengaitkan peran itu dengan upaya menjaga integritas pemerintahan serta memastikan kebijakan kerakyatan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
