KPK memperluas penanganan dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, setelah lima ASN Badan Pemeriksa Keuangan ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Sumatera Selatan.
Kasus ini membuat jejak dugaan aliran dana dan kaitannya dengan sejumlah pengadaan di Pemkab Muara Enim makin terbuka. Salah satu yang ikut disorot adalah pengadaan smart board, yang disebut KPK terkait dengan dugaan pemberian dalam perkara ini.
Klaster baru dari OTT
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pengamanan dilakukan secara serangkaian di dua wilayah tersebut. Ia menyebut OTT itu berkaitan dengan dugaan pemberian yang berhubungan dengan temuan BPK dalam pengadaan.
Selain smart board, KPK juga menduga ada pemberian lain yang terkait temuan BPK pada pengadaan smart TV. Dugaan itu sebelumnya sudah dijelaskan dalam konstruksi perkara dini.
Aliran dana Rp 500 juta ikut disorot
Budi menjelaskan ada aliran suap Rp 500 juta dari pihak swasta ke Pemkab Muara Enim ke BPK. Ia menambahkan sebagian barang bukti terkait aliran dana itu ikut terhubung dengan penanganan perkara sebelumnya.
Menurut KPK, dari total 11 orang yang diamankan dalam kasus OTT Bupati Muara Enim, enam orang ditangkap dalam klaster pertama. Lima orang lainnya adalah pihak baru yang diamankan dalam OTT klaster kedua dan seluruhnya berasal dari ASN BPK.
Status lima ASN BPK masih ditentukan
KPK belum mengungkap identitas lima ASN BPK yang diamankan. Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa OTT Bupati Muara Enim tidak berhenti pada satu klaster penindakan. KPK masih menelusuri keterkaitan para pihak yang diamankan dengan dugaan pemberian, temuan BPK, dan pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim.
