Sebanyak 145 ribu aparatur sipil negara menjadi sasaran penguatan kapasitas kepemimpinan digital yang dijalankan Badan Kepegawaian Negara bersama Microsoft Indonesia. Program ini muncul di tengah dorongan agar birokrasi Indonesia lebih siap menghadapi era kecerdasan buatan.
Di tengah perubahan itu, Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan transformasi birokrasi di era AI bukan lagi pilihan. Ia menilai PNS dan PPPK harus mulai menyesuaikan diri karena banyak pekerjaan administratif dan rutin kini bisa dikerjakan otomatis oleh teknologi.
AI bukan lagi sekadar pelengkap kerja birokrasi
Prof. Zudan menyebut penguasaan artificial intelligence sudah menjadi tuntutan baru bagi PNS dan PPPK. Menurut dia, perkembangan AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental, terutama pada pekerjaan yang selama ini terserap oleh proses manual dan administratif.
Karena itu, investasi terbesar yang perlu dilakukan pemerintah bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada manusia yang menjalankan birokrasi. ASN diharapkan bisa menjadi motor penggerak layanan publik yang profesional, inovatif, dan berbasis data.
Karakter ASN masa depan ikut berubah
Dalam pandangan Prof. Zudan, ASN masa depan perlu memiliki karakter agile, digital, dan AI-ready. Ia menekankan bahwa kemampuan memakai teknologi saja tidak cukup jika tidak disertai pola pikir adaptif dan kemauan belajar yang tinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi perubahan yang berlangsung cepat. Kesiapan itu, menurut dia, akan sangat menentukan kualitas layanan publik di masa mendatang.
Kompetensi ASN ke depan juga tidak lagi bertumpu pada pemahaman regulasi dan administrasi semata. Literasi data, literasi AI, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah kompleks, dan growth mindset kini ikut menjadi kebutuhan utama.
Dari pelaksana administrasi ke penggerak solusi
Prof. Zudan menegaskan ASN harus mampu bertransformasi dari pelaksana pekerjaan administratif menjadi aparatur yang lebih analitis dan strategis. Peran itu dibutuhkan agar ASN tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga membantu menghasilkan solusi atas persoalan publik.
Penguatan kapasitas digital menjadi semakin penting karena pekerjaan pemerintahan terus bergerak ke arah yang lebih otomatis dan berbasis data. Di saat yang sama, ASN tetap dituntut memberi layanan terbaik kepada masyarakat dengan kemampuan yang relevan untuk era AI.