Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyiapkan 11.520 kegiatan pemulihan permanen untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh program itu berjalan hingga 2028 dengan kebutuhan pendanaan indikatif mencapai Rp100,166 triliun.
Peta jalan pemulihan ini dirancang untuk memulihkan 53 kabupaten/kota terdampak melalui pendekatan yang menekankan kawasan lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Di tengah skala pekerjaan yang besar, pemerintah membaginya ke dalam lima klaster agar pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Lima klaster jadi kerangka utama pemulihan
Pembagian program mencakup permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi masyarakat, dan tata kelola lintas sektor. Pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable menjadi acuan agar wilayah terdampak dibangun kembali dengan tingkat keamanan dan ketahanan yang lebih baik.
Kerangka ini juga dipakai supaya pemulihan bisa menyentuh kebutuhan dasar warga, layanan publik, serta pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan begitu, program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan antarbidang.
Hunian dan infrastruktur menyerap anggaran terbesar
Di klaster permukiman, pemerintah menyiapkan 97 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,57 triliun. Program ini mencakup pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, termasuk skema membangun kembali di lokasi semula atau relokasi dari kawasan berisiko tinggi.
Klaster infrastruktur menjadi yang paling besar, dengan 1.863 kegiatan dan kebutuhan anggaran sekitar Rp63,69 triliun. Fokusnya mencakup jalan, jembatan, jaringan irigasi, sungai, drainase, air minum, sanitasi, energi, hingga fasilitas pelayanan publik.
| Klaster | Jumlah Kegiatan | Kebutuhan Anggaran |
|---|---|---|
| Permukiman | 97 | Rp7,57 triliun |
| Infrastruktur | 1.863 | Rp63,69 triliun |
| Sosial | 6.194 | Rp18,73 triliun |
| Ekonomi | 3.026 | Rp9,41 triliun |
| Tata kelola lintas sektor | 341 | Rp764,67 miliar |
Pemulihan sosial dan ekonomi ikut dipercepat
Pemulihan sosial menjadi klaster dengan 6.194 kegiatan dan kebutuhan pendanaan sekitar Rp18,73 triliun. Programnya mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dukungan psikososial, dan penguatan kohesi sosial.
Di bidang ekonomi, Satgas PRR menyiapkan 3.026 kegiatan dengan kebutuhan sekitar Rp9,41 triliun. Sasaran program meliputi pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, pasar rakyat, hingga pariwisata.
Tata kelola ikut dipastikan berjalan terukur
Selain empat klaster utama, pemerintah menyiapkan 341 kegiatan lintas sektor dengan kebutuhan sekitar Rp764,67 miliar. Kegiatannya meliputi penataan ruang berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, layanan pertanahan, penguatan data by name by address, serta monitoring dan evaluasi.
Penguatan tata kelola dibutuhkan agar proses pemulihan berjalan lebih terukur dan bisa dipantau. Data yang lebih rapi juga membantu memastikan program tepat sasaran di wilayah terdampak.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Ia meminta masyarakat di tiga daerah ikut bergerak bersama agar percepatan pembangunan infrastruktur permanen bisa segera dirasakan manfaatnya.
Dengan skala pekerjaan yang besar, arah pemulihan Sumatera kini bergantung pada sinkronisasi lima klaster tersebut. Jika seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, wajah baru kawasan terdampak akan dibentuk oleh hunian yang lebih aman, layanan publik yang pulih, ekonomi yang bergerak, dan tata kelola yang lebih siap menghadapi risiko bencana.
