Partai Demokrat Liberal Jepang kini mendorong stablecoin, simpanan ter-tokenisasi, dan penyelesaian transaksi berbasis blockchain sebagai bagian dari infrastruktur keuangan nasional. Langkah ini muncul karena kekhawatiran Jepang bisa tertinggal dari sistem pembayaran asing yang bergerak lebih cepat.
Dorongan tersebut diposisikan sebagai cara menjaga daya saing yen di era on-chain. Proposal itu juga menekankan perlunya melindungi kedaulatan moneter Jepang melalui “kedaulatan keuangan on-chain” yang lebih kuat.
Peta jalan lima tahun untuk sektor keuangan
Dalam proposal yang diajukan, Financial Services Agency diminta menyusun peta jalan lima tahun. Sektor keuangan juga diminta ditempatkan sebagai bidang investasi pertumbuhan ke-18 Jepang.
Dokumen itu meminta kejelasan soal penggunaan stablecoin untuk gaji, pembayaran pajak, pendanaan korporasi, dan transfer lintas negara. Dengan begitu, aset digital itu tidak hanya diperlakukan sebagai instrumen uji coba, tetapi juga sebagai bagian dari arus keuangan sehari-hari.
Draft proposal disusun oleh kelompok kerja kebijakan digital di dalam LDP yang dipimpin anggota parlemen Seiji Kihara. Penyusunan dilakukan setelah rangkaian pertemuan dengan bank, penerbit stablecoin, perusahaan tokenisasi, regulator, dan akademisi sejak Maret.
Proposal tersebut kemudian disetujui secara resmi oleh Policy Research Council partai pada Selasa. Persetujuan ini menandai dorongan yang lebih serius dari partai berkuasa untuk membawa keuangan on-chain ke kerangka kebijakan nasional.
Bank sentral dan aturan lintas negara
Proposal itu juga meminta bank sentral Jepang mempelajari simpanan rekening giro yang ditokenisasi, termasuk kemungkinan wholesale CBDC. Di saat yang sama, pejabat diminta meninjau stablecoin yang diterbitkan bank dan penggunaan stablecoin yen lintas negara.
Selain itu, dokumen tersebut mendorong aturan bersama Asia untuk aset ter-tokenisasi, audit, KYC, AML, dan pencegahan pendanaan terorisme. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Jepang ingin memperluas inovasi, tetapi tetap menjaga pengawasan ketat pada aliran dana.
Joshua Chu, lawyer, lecturer, dan co-chair Hong Kong Web3 Association, menilai Jepang tidak bergerak bebas di luar sistem yang ada. Menurut dia, Tokyo justru membangun perpindahan uang yang diatur dan struktur pasar yang “dibungkus kode”.
Chu juga menilai strategi itu bertumpu pada tumpukan teknologi yang sepenuhnya patuh KYC dan beroperasi 24/7. Ia mengatakan pendekatan tersebut dapat membuka jalan yang lebih kuat bagi institusi asing dan mengubah modal Jepang yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri menjadi keunggulan baru.
Dukungan pasar, tapi tantangan tetap ada
Samar Sen, head of international markets di Talos, menilai momentum kebijakan ini sulit diabaikan. Ia menyebut inisiatif stablecoin tiga bank di Jepang sebagai contoh dorongan bank-led yang bisa membawa uji coba menuju infrastruktur nyata.
Namun, Sen juga menyoroti bahwa Singapura dan Hong Kong sudah lebih dulu bergerak dalam tokenisasi langsung dan aktivitas stablecoin. Menurut dia, Jepang tetap punya keunggulan lewat lembaga keuangan besar, pasar modal yang dalam, dan budaya regulasi yang menekankan stabilitas jangka panjang.
Wish Wu, CEO dan co-founder Pharos, juga melihat kompetisi kawasan ini semakin ketat. Ia mengatakan Singapura dan Hong Kong bergerak lebih agresif ke arah komersialisasi, sehingga posisi Jepang akan bergantung pada kecepatan transisi dari penyelarasan kebijakan dan pilot menuju penggunaan finansial on-chain skala besar.
Dampak ke likuiditas dan kebijakan moneter
Al Qureshi, CEO dan co-founder Black Lake, menilai stablecoin bisa menjadi lapisan yang bisa diprogram untuk pergerakan uang dan distribusi likuiditas di Jepang. Ia melihat hal itu dapat mempercepat penyelesaian transaksi dan memberi bank jalur baru untuk transmisi kebijakan moneter setelah puluhan tahun suku bunga mendekati nol.
Qureshi menambahkan bahwa keterkaitan bank dan korporasi di Jepang bisa membantu adopsi jika institusi besar bergerak bersama. Meski begitu, ia memperingatkan sistem lama, proses manual, dan inersia institusional masih bisa memperlambat pelaksanaan.
Max Grabner, head of product di Range, mengatakan regulator masih perlu memperjelas cara bank membukukan stablecoin. Ia juga menilai simpanan ter-tokenisasi memerlukan lapisan clearing bersama antarlembaga agar dapat berjalan mulus.
Grabner melihat ekonomi dan sistem keuangan Jepang yang lebih terbuka sebagai keunggulan dibanding Korea Selatan dan China. Ia juga mengatakan adopsi aset ter-tokenisasi oleh pihak asing dapat menciptakan permintaan baru terhadap obligasi pemerintah Jepang.
