Presiden China Xi Jinping melontarkan kritik terhadap pembatasan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang mengatasnamakan keamanan nasional. Di saat yang sama, Beijing menawarkan arah berbeda melalui pengembangan ekosistem AI yang lebih terbuka, kolaboratif, dan dapat diakses lebih luas.
Pesan itu menempatkan AI sebagai medan persaingan teknologi sekaligus kerja sama global. China ingin mempercepat pemanfaatan AI bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap menekankan bahwa teknologi tersebut harus berada dalam kendali manusia.
Keamanan Nasional Dinilai Tidak Boleh Menghambat Inovasi
Xi menilai AI telah berkembang menjadi mesin baru bagi ekonomi dunia dan mempercepat perubahan penggerak pertumbuhan. Perkembangannya juga tidak lagi terbatas di ruang digital karena AI mulai memasuki dunia fisik.
Namun, kemajuan tersebut terjadi di tengah meningkatnya pembatasan akses teknologi AI oleh sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat. China memandang kebijakan semacam itu berpotensi mempersempit ruang inovasi dan kolaborasi lintas negara.
Menurut Xi, konsep keamanan nasional tidak semestinya diperluas secara berlebihan hingga menjadi penghalang bagi perkembangan AI global. Ia menolak pendekatan yang menempatkan kepentingan keamanan satu negara di atas kepentingan negara lain.
“Kita harus bersama-sama menentang perluasan konsep keamanan nasional yang berlebihan di bidang AI dan menempatkan keamanan satu negara di atas negara lain,” kata Xi Jinping seperti dikutip The Register. Pernyataan itu menegaskan perbedaan sikap China dengan tren proteksionisme teknologi yang berkembang di Barat.
China Dorong Open Source dan Berbagi Teknologi
Beijing menyatakan ingin memanfaatkan momentum AI melalui keterbukaan, pengembangan open source, kolaborasi, dan berbagi. Arah ini menjadikan ekosistem AI terbuka sebagai bagian penting dari strategi China dalam memperluas manfaat teknologi.
Bagi China, AI bukan semata alat untuk memenangkan kompetisi antarnegara. Teknologi ini juga diposisikan sebagai peluang pembangunan yang dapat membantu lebih banyak negara ikut terlibat dalam ekonomi digital masa depan.
Dalam pandangan tersebut, negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi pengguna teknologi yang dibangun pihak lain. Mereka juga perlu memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pembentukan ekosistem AI dan memperoleh manfaat dari pengembangannya.
China mengaitkan agenda tersebut dengan upaya menjembatani kesenjangan digital di negara-negara Global South. AI dipandang sebagai aset kolektif umat manusia yang seharusnya tidak memunculkan bentuk baru ketidakadilan teknologi.
Keterbukaan Tetap Disertai Pengawasan Ketat
Meski menekankan akses dan kerja sama, Xi tidak mendorong pengembangan AI tanpa pengendalian. Ia menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang adaptif untuk menghadapi risiko dari kemajuan teknologi yang sangat cepat.
China menyerukan penerapan hukum dan regulasi, pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta mekanisme tanggap darurat. Langkah itu ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan dan penggunaan AI yang berbahaya.
“Kita harus menerapkan hukum dan regulasi, pemantauan teknologi, peringatan dini, dan sistem tanggap darurat guna memperkuat garis keamanan, mencegah penyalahgunaan dan penggunaan berbahaya, serta memastikan AI selalu berada di bawah kendali manusia,” ujar Xi. Penekanan ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang ditawarkan China berjalan beriringan dengan kontrol keamanan yang ketat.
Pendekatan tersebut memperlihatkan dua tujuan yang ingin dijalankan secara bersamaan, yakni mempercepat inovasi dan membatasi risiko. China tidak memosisikan pertumbuhan teknologi dan pengawasan keamanan sebagai agenda yang saling meniadakan.
WAICO dan Peran Indonesia
Untuk memperluas kerja sama internasional, China menginisiasi pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Organisasi itu disebut memiliki 29 negara anggota pendiri.
Indonesia masuk dalam daftar anggota pendiri bersama Malaysia, Rusia, Pakistan, Brasil, dan Afrika Selatan. Mayoritas anggotanya disebut terafiliasi dengan blok ekonomi BRICS yang diproyeksikan sebagai kekuatan penyeimbang geopolitik Barat.
Melalui WAICO, China menyampaikan kesiapan untuk mengambil peran lebih besar dalam kerja sama AI lintas negara. Xi menyebut AI sebagai “aset tak ternilai yang merangkum kebijaksanaan kolektif umat manusia.”
Ambisi Beijing kini tidak hanya berkaitan dengan persaingan teknologi terhadap negara Barat. China juga ingin menjadikan keterbukaan, kolaborasi, dan tata kelola keamanan sebagai fondasi dalam pengembangan AI global.
