Mahkamah Agung Brasil menahan sementara jalan yang bisa memangkas hukuman penjara Jair Bolsonaro secara signifikan. Keputusan ini membuat nasib vonis 27 tahun terhadap mantan presiden sayap kanan itu kembali bergantung pada putusan pengadilan tertinggi Brasil.
Hakim Alexandre de Moraes mengeluarkan perintah penangguhan pada Sabtu. Ia menunggu sidang penuh Mahkamah Agung untuk menilai keberatan atas konstitusionalitas aturan yang baru disahkan itu.
Aturan yang jadi sumber sengketa
Aturan tersebut lahir dari parlemen Brasil yang dikuasai kubu konservatif pada Desember. Ketentuan itu dinilai dapat berlaku bagi Bolsonaro dan terdakwa lain dalam kasus dugaan skema kudeta.
Isi aturan itu membuka jalan bagi pengurangan masa hukuman bagi narapidana tertentu. Karena itu, aturan tersebut langsung memicu gugatan dari pihak yang menolaknya.
Presiden Luiz Inacio Lula da Silva sempat memveto rancangan itu pada Januari. Namun pada akhir April, sekutu Bolsonaro di Kongres berhasil membatalkan veto tersebut lewat pemungutan suara.
Setelah pembatalan veto, sejumlah penggugat meminta Mahkamah Agung membatalkan undang-undang itu. Mereka menilai aturan tersebut inkonstitusional dan tidak layak dijalankan.
Dampak langsung bagi Bolsonaro
Keputusan de Moraes pada praktiknya membekukan proses permohonan pengurangan hukuman. Permintaan itu juga ikut tertahan untuk para pihak lain yang sudah dihukum dan ingin memakai aturan tersebut.
Bolsonaro kini berusia 71 tahun. Ia divonis bersalah karena upaya tetap berkuasa setelah kalah dari Lula dalam pemilu 2022.
Pengadilan menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara pada September. Vonis itu menjadi salah satu titik paling tajam dalam pertarungan politik yang masih membelah Brasil.
Pendukung Bolsonaro menyebut putusan tersebut sebagai perburuan politik. Di sisi lain, lawannya menilai vonis itu sebagai bentuk akuntabilitas yang juga harus berlaku bagi mantan presiden.
Banding baru dan pertarungan yang belum selesai
Tim hukum Bolsonaro pada Jumat mengajukan banding baru ke Mahkamah Agung. Mereka meminta putusan itu dibatalkan dan menyebutnya sebagai “miscarriage of justice”.
Langkah hukum itu menambah tekanan pada proses yang sudah rumit sejak awal. Kini, peluang pengurangan hukuman Bolsonaro tidak bisa bergerak lebih jauh sebelum pengadilan tertinggi memutus sah atau tidaknya aturan tersebut.
Sengketa ini juga menunjukkan bagaimana hukum dan politik saling bertemu di Brasil. Di satu sisi ada dorongan untuk meringankan hukuman, sementara di sisi lain ada perlawanan keras terhadap dasar hukum yang dipakai.
Selama status aturan itu belum dipastikan, setiap upaya pengurangan hukuman tetap tertahan. Dengan begitu, vonis 27 tahun Bolsonaro masih menjadi pusat perhatian dalam pertarungan hukum yang belum menemukan titik akhir.
