Ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik. Forum ini diposisikan sebagai konsolidasi nasional untuk membaca ulang situasi bangsa dan merumuskan langkah bersama menghadapi krisis demokrasi dan ekonomi.
Yang membuat forum ini menonjol bukan hanya skala pesertanya, tetapi juga tujuan akhirnya. Panitia ingin pertemuan itu melahirkan rumusan peran strategis masyarakat sipil dan langkah konkret yang bisa dijalankan setelah konferensi selesai.
UGM jadi titik temu gagasan
Konferensi Republik akan digelar sehari penuh di kampus UGM dan dibuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito. Setelah itu, forum berlanjut ke keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat yang akan memberi landasan pandangan tentang relasi civil society dan kekuasaan di tengah krisis saat ini.
Penyelenggara menempatkan UGM sebagai ruang temu bagi berbagai jejaring gerakan sipil yang selama ini tersebar. Mereka ingin forum ini menjadi ajang menyatukan pikiran yang berbeda agar bisa bergerak dalam arah yang lebih terhubung.
Civil society kembali diangkat sebagai poros republik
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan forum ini lahir dari kesadaran sejarah. Ia menyebut republik hadir dan bergerak jauh sebelum negara terbentuk, sehingga masyarakat sipil perlu kembali hadir sebagai poros yang aktif mengawal arah kehidupan bernegara.
Sudirman juga mengingatkan bahwa masyarakat sipil, yang banyak dipimpin oleh kaum cerdas-tercerahkan, pernah menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman. Menurut dia, kontribusi itu tidak berhenti pada gagasan, tetapi juga hadir dalam pewakafan diri dan keteladanan tindakan nyata.
Ia memaparkan bahwa gerakan masyarakat sipil ikut mendorong bangsa ini naik kelas melalui tonggak-tonggak besar yang ia sebut sebagai “siklus 20 tahunan”. Fase itu disebut meliputi “Berbangsa” pada 1908, “Bersatu” pada 1928, “Merdeka” pada 1945, “Membangun” pada 1966, hingga “Berdemokrasi” pada 1998.
Tantangan sekarang dinilai lebih rumit
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menilai tantangan masyarakat sipil hari ini berbeda dari masa Reformasi 1998. Jika dulu gerakan banyak menyatu dalam penolakan terhadap hal yang tidak diinginkan, kini tantangannya lebih kompleks karena berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi.
Yanuar menekankan pentingnya infrastruktur yang mampu menyambungkan berbagai kelompok agar saling mengenal, saling tahu, dan bergerak bersama. Menurut dia, republik tidak kekurangan warga yang peduli, tetapi membutuhkan penghubung yang bisa menyatukan energi publik itu.
Empat krisis akan dibahas dalam pleno
Sesi pleno konferensi akan mengulas empat dimensi krisis sekaligus. Pokok bahasan itu mencakup krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Setelah pleno, forum ini juga menyiapkan tujuh panel paralel untuk membahas isu yang lebih spesifik. Topiknya meliputi model institusionalisasi partisipasi publik, konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, serta model kewargaan aktif dan deliberatif.
Puluhan tokoh dijadwalkan hadir
Panitia menyiapkan puluhan pembicara dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil. Sejumlah nama yang dijadwalkan hadir antara lain Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Arie Sujito, Romo Leo Kleden, Alissa Wahid, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Victoria Fanggidae, Chandra Hamzah, dan Yanuar Nugroho.
Forum ini juga akan ditutup dengan sambutan Prof. Dr. Baiquni dan Gita Wirjawan. Keduanya disebut akan membuka perspektif tentang pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.
Bukan sekadar seremonial
Penyelenggara menegaskan tema “Meneguhkan Civil Society Pilar Republik” tidak dimaksudkan sebagai slogan seremonial. Mereka menilai gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi, tetapi belum cukup banyak yang berubah menjadi kekuatan yang mampu mengikat arah keputusan dan aksi.
Karena itu, Konferensi Republik diarahkan untuk menghasilkan dua keluaran utama. Keduanya adalah rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar republik dan langkah-langkah konkret yang bisa dijalankan setelah forum selesai.
Source: www.suara.com-
-
-
-
