Badan Gizi Nasional masih menyimpan kewajiban pembayaran senilai Rp1,61 triliun dari tahun anggaran 2025. Pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai, termasuk pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis, akan dialokasikan melalui anggaran 2026.
Nilai tunggakan itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan mitra yang telah menyelesaikan pekerjaan namun belum menerima pembayaran hingga akhir tahun anggaran. Sebelum dana dicairkan, dokumen pembayaran harus melalui rangkaian reviu dan pengawasan.
Belanja Modal Mendominasi Kewajiban
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan total tunggakan sebesar Rp1.609.045.519.861 dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat, 17 Juli 2026. Komponen terbesar berasal dari belanja modal aset dan pembangunan dapur yang dibiayai APBN.
Pos belanja modal mencapai lebih dari Rp1,04 triliun, jauh melampaui jenis kewajiban lainnya. BGN juga mencatat tagihan untuk jasa, sertifikasi SPPG, bantuan pemerintah MBG, bahan, hingga perjalanan dinas.
| Jenis Tunggakan | Nilai |
|---|---|
| Belanja modal aset/pembangunan dapur APBN | Rp1.040.990.661.519 |
| Jasa lainnya, termasuk EO dan publikasi | Rp330.447.200.008 |
| Sertifikasi SPPG | Rp111.631.740.960 |
| Bantuan pemerintah MBG | Rp100.641.825.064 |
| Belanja bahan | Rp16.119.536.548 |
| Uang harian dan pengiriman barang | Rp7.395.240.200 |
| Honor narasumber | Rp812.968.500 |
| Perjalanan dinas | Rp684.395.463 |
| Jasa sewa | Rp121.951.599 |
| Jasa konsultan | Rp200.000.000 |
Menurut Agustina, sebagian besar tunggakan berasal dari pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi belum bisa dibayarkan sampai penutupan tahun anggaran. Mekanisme pembayaran tunggakan pada 2026 disiapkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
Proses pencairan tidak langsung dilakukan setelah alokasi tersedia. Dokumen terkait lebih dulu harus direviu oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Inspektorat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dana Kontrak Akhir Tahun Capai Rp1,96 Triliun
Selain kewajiban yang belum dibayar, BGN mencatat rekening penampungan akhir tahun anggaran atau RPATA senilai Rp1,96 triliun. Dana tersebut mencakup 248 kontrak dan masih dibukukan sebagai aset lainnya dengan penggunaan yang dibatasi.
Keberadaan RPATA menunjukkan terdapat kontrak yang masih tercatat pada akhir periode anggaran. Namun, dana ini berbeda dengan tunggakan pembayaran yang disiapkan penyelesaiannya memakai anggaran 2026.
Realisasi Belanja Masih di Bawah Pagu
Sepanjang 2025, realisasi belanja BGN mencapai Rp51,59 triliun atau 60,49% dari pagu Rp85,28 triliun. Pada periode yang sama, lembaga tersebut membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp19,41 miliar.
Agustina menjelaskan serapan anggaran dipengaruhi pergeseran pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke 2026. Faktor lain mencakup pekerjaan yang belum tuntas pada akhir tahun, pengembalian belanja, serta pembayaran tunggakan yang belum dapat dilakukan pada 2025.
Dari laporan operasional, BGN mencatat pendapatan Rp19,26 miliar dan beban operasional Rp47,99 triliun. Posisi tersebut menghasilkan defisit operasional Rp47,98 triliun karena BGN bukan lembaga yang berorientasi menghasilkan pendapatan.
Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. “Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah, sehingga diberikan opini WTP oleh BPK,” kata Agustina dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.
DPR Soroti Kepastian bagi Mitra Dapur
Anggota Komisi IX DPR RI meminta BGN memberi penjelasan lebih rinci mengenai sejumlah pos anggaran dan pelaksanaan dapur MBG di daerah. Teti Rohatiningsih juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelaksanaan program.
Muhajirin menilai realisasi anggaran di kisaran 59% hingga 60% perlu mendapat perhatian serius. Nuroji meminta penjelasan mengenai moratorium BGN serta kepastian aturan bagi mitra penyelenggara MBG.
Dalam rapat itu, anggota DPR turut meminta kepastian pembayaran bagi pihak yang telah merampungkan pembangunan dapur MBG. Penyelesaian tunggakan melalui anggaran 2026 menjadi hal yang dinanti para mitra program.
