Di kota menengah seperti Yogyakarta, Solo, dan Batam, keputusan memilih transportasi tidak lagi sekadar soal murah atau mahal. Banyak warga kini harus menghitung biaya harian, jangkauan rute, dan risiko jangka panjang sebelum memutuskan tetap memakai kendaraan pribadi atau beralih ke transportasi umum.
Situasi itu membuat moda yang paling terjangkau belum tentu menjadi pilihan paling praktis. Temuan dalam Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027 oleh IDN menunjukkan bahwa warga di kota menengah menghadapi dilema yang lebih kompleks dibanding sekadar memilih kendaraan paling murah.
Murah, tetapi belum sepenuhnya bisa diandalkan
Secara biaya, transportasi umum masih terlihat paling masuk akal bagi sebagian warga. Lia, 31 tahun, yang tinggal di perbatasan Jawa Tengah dan DIY, menyebut pengeluaran bulanannya untuk Trans Jogja bisa di bawah Rp200 ribu.
Angka itu jauh lebih rendah dibanding motor yang bisa menyentuh Rp200–300 ribu per bulan, sementara mobil bahkan dapat butuh sekitar Rp400 ribu meski hanya dipakai dua kali seminggu. Namun harga murah tidak otomatis berarti mudah dipakai setiap hari.
Jangkauan Trans Jogja belum merata, jam operasionalnya terbatas, dan jadwalnya tidak selalu pasti. Di wilayah berbukit seperti Gunungkidul atau Boko, akses transportasi umum juga semakin sempit, sedangkan KRL hanya menjangkau rute tertentu seperti Kota Yogyakarta hingga Prambanan.
Kendaraan pribadi masih jadi penopang utama
Di banyak titik, kendaraan pribadi tetap menjadi tumpuan mobilitas harian. Yohana, seorang milenial yang tinggal di Godean, perbatasan Kota Yogyakarta dan Sleman bagian barat, mengandalkan motor untuk perjalanan dengan radius di bawah lima kilometer.
Di Batam, pilihan warga bahkan lebih terbatas. Andreas, 33 tahun, menyebut mobil hampir menjadi satu-satunya pilihan realistis karena jangkauan transportasi umum sangat terbatas.
Meski begitu, membeli kendaraan baru bukan keputusan ringan. Yohana memilih menunda pembelian mobil karena kondisi ekonomi yang belum pasti, lalu menggabungkan motor dengan layanan ride-hailing untuk kebutuhan harian.
Cara itu memberi fleksibilitas, tetapi biayanya cenderung lebih tinggi. Karena itu, banyak warga masih bertahan dengan pola transportasi campuran yang menyesuaikan kondisi dompet dan jarak tempuh.
EV mulai masuk pertimbangan, tapi belum jadi solusi cepat
Di tengah keterbatasan tersebut, kendaraan listrik mulai dilirik sebagai alternatif. Lia mengaku sudah mempertimbangkan motor listrik karena dinilai lebih efisien dan terasa lebih realistis untuk kebutuhan sehari-hari.
Salah satu alasan yang membuat opsi itu menarik adalah ketersediaan dua SPKLU dalam radius kurang dari satu kilometer dari rumahnya. Selain efisiensi biaya, ia juga memikirkan isu energi dan ketidakpastian harga BBM.
Situasinya berbeda pada Yohana. Ia tidak menemukan SPKLU dalam radius satu kilometer dari rumahnya, sehingga kendaraan listrik belum terasa sebagai pilihan yang bisa langsung digunakan.
Bagi Yohana, EV masih menjadi opsi terakhir dan baru dianggap relevan jika BBM benar-benar langka atau tidak tersedia. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa infrastruktur tetap menjadi penentu utama adopsi kendaraan listrik di kota menengah.
Ragu soal nilai jual dan baterai masih besar
Selain infrastruktur, warga juga menghitung risiko finansial jangka panjang. Andreas, Yohana, dan Amanda, 24 tahun, yang tinggal di Solo, sama-sama menyoroti nilai jual kembali kendaraan listrik.
Kendaraan listrik diketahui punya depresiasi yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 30 hingga 50 persen. Bagi warga yang masih memandang kendaraan sebagai aset jangka panjang, angka ini menjadi pertimbangan besar sebelum membeli.
Ada pula kekhawatiran soal baterai. Biaya penggantian baterai bisa sangat tinggi, bahkan mendekati harga unit baru, sehingga banyak orang merasa kendaraan konvensional lebih aman dan lebih bisa diprediksi.
Dalam skenario penggantian sebagian, performa kendaraan juga dinilai tidak akan kembali optimal karena perbedaan kondisi antar sel baterai. Kekhawatiran semacam ini membuat transisi ke EV berjalan lebih hati-hati, terutama di daerah yang pasar dan infrastrukturnya belum matang.
Pasar EV tumbuh, tetapi penyebarannya belum merata
Di tingkat nasional, kendaraan listrik memang terus berkembang. Data GAIKINDO mencatat penjualan EV nasional tumbuh tujuh kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dari 17.051 unit pada 2023 menjadi 103.931 unit sepanjang 2025.
Di Jabodetabek, pangsa pasar EV bahkan sudah melampaui 25 persen, atau sekitar satu dari empat kendaraan baru yang terjual. Namun data pembiayaan leasing dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia per Agustus 2025 menunjukkan arus dana masih sangat dominan ke kendaraan berbahan bakar konvensional.
Untuk motor listrik baru, total pembiayaan hanya Rp239 miliar, dibanding Rp86.246 miliar untuk motor konvensional. Pada roda empat, selisihnya disebut bahkan lebih tajam, menegaskan bahwa adopsi EV masih terkonsentrasi di kota besar.
Ketua APPI Suwandi Wiratno mengakui hambatan di daerah masih nyata, mulai dari infrastruktur hingga daya beli. Karena itu, transisi kendaraan di kota menengah berjalan lebih lambat, meski minat terhadap opsi yang lebih efisien mulai tumbuh.
