Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus bergerak cepat menutup kekurangan anggaran agar hak aparatur sipil negara tetap terbayar sampai akhir tahun. Dari realisasi APBD 2026 yang ada saat ini, TPP PNS baru aman sampai Juli dan gaji PPPK hingga Oktober.
Situasi itu memaksa Pemprov Sulbar menyiapkan APBD Perubahan 2026 dengan cara menyisir program-program yang dinilai kurang efektif. Opsi ini dipilih supaya kebutuhan belanja pegawai tidak mengorbankan agenda prioritas daerah.
Penyesuaian Anggaran Jadi Opsi Utama
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menyebut pemerintah daerah sedang mencari sumber pembiayaan tambahan untuk menutup kebutuhan tersebut. Ia menegaskan evaluasi anggaran dilakukan ketat agar ruang fiskal bisa dipakai lebih efisien.
“Insya Allah kita tambahkan di perubahan, kita lagi mencari sumber pembiayaannya. Kita lihat program-program, apa yang efektif dan yang tidak efektif, kemudian kita coba memilah,” ujarnya.
Junda juga menuturkan Pemprov Sulbar berkomitmen menambah alokasi TPP PNS agar bisa bertahan hingga Desember 2026. Pada saat yang sama, anggaran gaji PPPK akan ditambah selama dua bulan karena sebelumnya baru tersedia sampai bulan sepuluh.
| Komponen | Ketersediaan Saat Ini | Target Penambahan |
|---|---|---|
| TPP PNS | Hingga Juli 2026 | Sampai Desember 2026 |
| Gaji PPPK | Hingga Oktober 2026 | Tambahan 2 bulan hingga akhir tahun |
Program yang Kurang Efektif Disisir
Evaluasi program menjadi kunci untuk membuka ruang tambahan bagi kebutuhan ASN tersebut. Pemprov Sulbar ingin memilah mana program yang masih mendesak dan mana yang bisa disesuaikan dalam APBD Perubahan 2026.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan agenda pembangunan lain. Harapannya, pembayaran TPP PNS dan gaji PPPK bisa terpenuhi penuh sampai akhir tahun tanpa mengganggu program prioritas.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya agar tidak ada hak ASN yang tertunda hingga Desember 2026. Pemprov Sulbar menempatkan efisiensi anggaran sebagai cara utama untuk menjaga kewajiban pegawai tetap berjalan dan program daerah tetap terlaksana.
