Tiongkok kembali menegaskan dominasinya dalam pasokan bahan baku plastik ke Indonesia pada Maret 2026. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan negara itu jauh meninggalkan Singapura dan Thailand, di tengah tekanan harga bahan baku global yang ikut mengganggu pasar plastik nasional.
BPS mencatat Tiongkok menyumbang 34,79 persen dari total impor bahan baku plastik Indonesia. Singapura berada di posisi kedua dengan 12,35 persen, sedangkan Thailand hanya mencatat 11,65 persen.
Konsentrasi pasokan itu terjadi saat impor nasional tetap bergerak naik. Pada Maret 2026, nilai impor Indonesia mencapai US$19,21 miliar, atau tumbuh 1,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, di dalam kelompok komoditas plastik, arah pergerakannya justru melemah. Nilai impor plastik turun US$338,1 juta atau terkoreksi 14,96 persen secara bulanan, menandakan adanya tekanan pada sisi permintaan maupun biaya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan rincian tersebut dalam rilis resmi lembaga. Ia menegaskan bahwa Tiongkok tetap menjadi pemasok terbesar bahan baku plastik ke Indonesia pada periode itu.
Dominasi Tiongkok juga terlihat di impor non-migas
Peran Tiongkok tidak berhenti pada plastik. Dalam impor non-migas Indonesia secara keseluruhan, kontribusi negara tersebut mencapai US$22,02 miliar atau 41,56 persen dari total nasional.
Porsi itu menunjukkan betapa besar ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari Tiongkok di sejumlah lini perdagangan. Dalam konteks bahan baku plastik, dominasi tersebut membuat posisi negara itu makin sulit disaingi oleh pemasok lain di kawasan.
Di saat yang sama, kondisi pasar bahan baku plastik ikut tertekan oleh kenaikan harga Nafta. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah disebut menjadi salah satu pemicu lonjakan biaya bahan baku itu.
Dampaknya mulai terasa hingga ke tingkat pengecer. Sejumlah pelaku usaha melaporkan harga produk plastik melonjak hingga 100 persen dan mulai membebani industri makanan serta minuman.
Pemerintah siapkan penahan beban biaya
Tekanan harga itu mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembebasan bea masuk untuk produk plastik selama enam bulan ke depan.
Kebijakan tarif 0 persen tersebut diarahkan untuk menahan beban ekonomi masyarakat akibat tingginya harga komoditas global. Langkah ini juga menunjukkan bahwa gejolak harga bahan baku tidak hanya memukul industri, tetapi juga berpotensi menekan konsumen akhir.
Di tengah kondisi tersebut, data impor Maret 2026 memperlihatkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, impor nasional masih tumbuh, tetapi di sisi lain pasar plastik justru melemah dan semakin bergantung pada Tiongkok sebagai pemasok utama.
Situasi ini membuat posisi Singapura dan Thailand tertinggal jauh, baik dari sisi kontribusi maupun pengaruh di rantai pasok bahan baku plastik Indonesia. Dengan dominasi Tiongkok yang masih kuat, arah perdagangan plastik nasional pada periode itu tetap sangat dipengaruhi dinamika pasokan dari negara tersebut.
