Pemerintah membentuk tim pengadaan khusus untuk meredam tekanan pasokan batu bara kalori sedang yang memasok PLN. Langkah ini menunjukkan masalah rantai pasok energi primer di sektor kelistrikan belum benar-benar tuntas.
Keputusan itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Pembentukan tim tersebut disebut sebagai instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tim pengawas lintas lembaga
Tim ini melibatkan PLN, Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, serta BPKP. Bahlil mengatakan koordinasi lintas instansi dibutuhkan agar pengadaan batu bara untuk kelistrikan lebih terpantau dan tidak kembali menimbulkan masalah.
Langkah pengawasan itu muncul setelah pemerintah menilai realisasi domestic market obligation atau DMO belum berjalan mulus di lapangan. Kebutuhan batu bara PLN disebut mencapai 154 juta metrik ton per tahun, sementara penugasan DMO untuk seluruh produsen dipatok 190 juta ton.
Dari total itu, sekitar 150 juta hingga 160 juta ton sudah terkonfirmasi. Namun kontrak yang sudah berjalan baru mencapai 134 juta ton, sehingga masih ada kurang dari 20 juta metrik ton yang belum dikontrakkan untuk kebutuhan PLN.
Kelangkaan paling terasa di batu bara kalori sedang
Setelah bertemu intensif selama 5,5 jam dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi, Bahlil mengidentifikasi kelangkaan paling terasa terjadi pada batu bara kalori sedang. Ia menyoroti aturan harga DMO kelistrikan yang dipatok US$70 per ton.
Menurut Bahlil, harga tersebut membuat sejumlah produsen kesulitan menutup biaya operasional penambangan. Ia juga menyinggung stripping ratio atau SR yang kini berada di kisaran 10 hingga 12, sehingga margin penjualan ke PLN dinilai semakin menipis.
Prioritas untuk kelistrikan nasional
Kementerian ESDM meminta jajaran terkait memprioritaskan kebutuhan sektor kelistrikan agar pasokan ke pembangkit tidak terganggu. Bahlil juga mendorong adanya fleksibilitas aturan bagi kontraktor penambangan supaya suplai tidak tersendat di lapangan.
Ia menegaskan kebijakan itu diarahkan agar kepentingan listrik nasional mendapat perlakuan khusus. Dalam rapat itu, pemerintah ingin memastikan pasokan energi primer tetap aman dan tidak memunculkan persoalan baru.
Bahlil turut menepis anggapan bahwa pemadaman listrik bergilir di sebagian Pulau Jawa pada pekan lalu dipicu kelangkaan batu bara di pembangkit. Menurut dia, pasokan untuk PLTU sebenarnya aman dan telah menyentuh angka 170 juta ton.
Ia juga menyebut isu batu bara langka tidak tepat menggambarkan kondisi yang terjadi saat itu. Bahlil mengisyaratkan ada kendala teknis pada sistem permesinan milik PLN yang memicu gangguan distribusi listrik, meski tidak menjelaskan rinciannya.
Dari sisi PLN, EVP Komunikasi Korporat dan TJSL Gregorius Adi Trianto membenarkan ada kendala operasional yang sempat mengurangi pasokan daya di beberapa wilayah. Ia memastikan sistem kelistrikan Jawa kini beroperasi dan terkendali dengan baik setelah kendala itu dimitigasi.
Gregorius juga menegaskan spekulasi soal blackout total di Pulau Jawa tidak benar. PLN meminta masyarakat memantau informasi melalui kanal resmi perseroan dan unit PLN setempat agar tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
PLN turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat pemadaman berkala yang sempat terjadi. Di tengah pengawasan yang kini diperketat, fokus utama pemerintah adalah menjaga kelancaran suplai batu bara untuk pembangkit agar sistem kelistrikan tetap stabil.