TikTok Kembali Diizinkan di HP Pemerintah AS, tetapi Tiap Lembaga Bisa Menolak

Pegawai federal Amerika Serikat kini kembali dapat mengunduh dan memasang TikTok pada perangkat yang disediakan pemerintah. Namun, perubahan ini tidak berarti aplikasi video pendek tersebut otomatis boleh digunakan di seluruh lembaga federal.

Setiap instansi masih memegang kewenangan untuk menolak pemasangan TikTok pada ponsel atau gadget kerja pegawainya. Artinya, akses terhadap aplikasi ini akan tetap bergantung pada kebijakan internal, kebutuhan operasional, dan pertimbangan masing-masing lembaga.

Izin Baru Tidak Berlaku Seragam

Pemerintah AS menilai versi TikTok yang kini beroperasi di negara itu tidak lagi membawa risiko yang menjadi dasar pelarangan sebelumnya. Meski demikian, lembaga federal dapat menerapkan pembatasan tambahan, termasuk demi manajemen tenaga kerja dan produktivitas pegawai.

Situasi ini membuat pegawai federal tidak bisa menganggap TikTok pasti tersedia di setiap perangkat kerja. Sebuah lembaga dapat memilih mengizinkan aplikasi tersebut, sementara lembaga lain tetap mempertahankan larangannya.

Menurut pernyataan pemerintah AS yang dikutip inet.detik.com, perubahan itu terkait dengan operasional TikTok US Data Security Joint Venture yang disebut independen dari ByteDance. Entitas tersebut juga disebut mayoritas dimiliki oleh investor Amerika.

Struktur Baru di Balik Perubahan Kebijakan

Perubahan status TikTok bermula dari pembentukan TikTok USDS Joint Venture, entitas yang menangani operasi platform itu di Amerika Serikat. Entitas baru tersebut dibentuk setelah kesepakatan penjualan sebagian bisnis TikTok di AS diselesaikan pada Januari tahun ini.

ByteDance masih mempertahankan hampir 20% saham di entitas baru itu. Kepemilikan mayoritas berada di tangan kelompok investor non-China, termasuk perusahaan teknologi AS Oracle.

Dalam pengaturan baru, data pengguna Amerika Serikat disebut akan dilindungi melalui infrastruktur cloud Oracle di AS. TikTok juga menyatakan algoritma rekomendasi untuk entitas tersebut akan dilatih menggunakan data pengguna di Amerika Serikat.

Pengguna di AS tetap dijanjikan dapat mengakses konten internasional. Di saat yang sama, struktur operasional baru itu dirancang untuk memisahkan bisnis lokal dari kekhawatiran mengenai pengaruh ByteDance.

Larangan Lama Berawal dari Kekhawatiran Data

Larangan TikTok di perangkat pemerintah federal pertama kali diterapkan pada 2022. Saat itu, isu utama yang mengemuka adalah potensi risiko keamanan nasional dari hubungan TikTok dengan ByteDance.

Chris Wray, yang saat itu menjabat direktur FBI, pernah memperingatkan bahwa China berpotensi menggunakan TikTok untuk mengumpulkan data pengguna melalui ByteDance. Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap aplikasi itu di lingkungan pemerintah AS.

Pengaturan baru mencoba menjawab kekhawatiran tersebut melalui perubahan kepemilikan, pengelolaan data, dan pemisahan operasional. Langkah itu menjadi alasan utama TikTok versi AS tidak lagi dimasukkan ke dalam larangan federal secara menyeluruh.

Algoritma dan Keamanan Siber Diubah

Pemerintah AS menyebut entitas baru telah merevisi algoritma rekomendasi konten serta program keamanan siber yang sebelumnya dikembangkan ByteDance. Perubahan itu ditujukan untuk melindungi informasi pemerintah federal dari masalah keamanan yang memicu larangan awal.

Dengan model ini, penilaian terhadap TikTok pada perangkat pemerintah kini tidak hanya bertumpu pada nama platformnya. Bentuk operasi aplikasi di Amerika Serikat, struktur kepemilikan, dan pengelolaan datanya menjadi faktor penting dalam kebijakan baru tersebut.

Meski pembatasan federal telah berubah, ruang bagi instansi untuk bersikap lebih ketat tetap terbuka. Karena itu, TikTok dapat kembali tersedia bagi sebagian pegawai federal, tetapi tetap tidak dapat diakses oleh pegawai di lembaga yang memilih mempertahankan larangan internal.