Thailand menyatakan dukungan terhadap upaya Myanmar menormalkan hubungan dengan ASEAN setelah negara itu lima tahun berada di pinggir forum kawasan. Sikap itu muncul menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow dengan Presiden baru Myanmar, Min Aung Hlaing, di Bangkok.
Dukungan Bangkok tidak berarti pintu ASEAN dibuka tanpa syarat. Thailand menegaskan bahwa kembalinya Myanmar ke lingkaran penuh ASEAN tetap harus menjawab kekhawatiran para anggota, terutama soal kekerasan yang belum mereda dan kebutuhan bantuan kemanusiaan di lapangan.
Thailand ingin ambil peran lebih aktif
Sihasak menekankan bahwa Thailand ingin membantu proses reintegrasi Myanmar ke ASEAN, bukan sekadar melihat dari jauh. Ia menyebut pemerintahnya akan mengambil langkah-langkah dalam interaksi agar Myanmar bisa kembali masuk secara lebih utuh ke forum regional tersebut.
“Kami ingin mendukung kembalinya mereka ke ASEAN. Kebijakan kami adalah mengambil langkah-langkah dalam interaksi untuk membawa mereka kembali,” kata Sihasak kepada wartawan.
Pernyataan itu menunjukkan posisi Thailand yang cenderung membuka ruang dialog. Namun, Bangkok tetap memakai pendekatan hati-hati karena ASEAN selama ini juga menuntut respons nyata dari Naypyitaw atas krisis yang berlangsung.
Bayang-bayang kudeta masih membebani Myanmar
Myanmar berada dalam tekanan regional sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil. Peristiwa itu memicu kekacauan dan perang saudara, lalu mendorong ASEAN membatasi partisipasi para jenderal yang berkuasa dalam forum tingkat tinggi.
Meski masih menjadi anggota ASEAN, Myanmar hanya diwakili pejabat setingkat menteri dalam sejumlah pertemuan penting. Hingga sekarang, blok beranggotakan 11 negara itu juga belum memberi pengakuan resmi kepada pemerintahan baru yang didukung militer.
Situasi tersebut membuat Myanmar tetap berada di posisi sulit. Bagi ASEAN, konflik yang tak kunjung reda menjadi beban politik sekaligus ujian atas kemampuan blok itu menjaga prinsip kerja sama tanpa mengabaikan pelanggaran dan kekerasan.
Sinyal baru dari Naypyitaw belum cukup kuat
Min Aung Hlaing, yang berusia 69 tahun, baru dipilih sebagai presiden oleh parlemen pada 3 April. Pengangkatan itu memperkuat kendalinya atas kekuasaan setelah pemilu yang dimenangkan partai pendukung militer di tengah absennya oposisi yang kuat.
Dalam pidato pelantikannya, Min Aung Hlaing menyebut pemulihan perdamaian dan rekonsiliasi sebagai prioritas utama. Ia juga mengatakan akan berupaya memperbaiki hubungan internasional dan menormalkan ikatan dengan ASEAN.
Namun, langkah berikutnya belum memberi hasil yang meyakinkan. Undangan kepada kelompok bersenjata oposisi untuk memulai dialog sebelum akhir Juli ditolak oleh dua kelompok pemberontak utama pada Selasa, sehingga peluang terobosan cepat masih tampak sempit.
Amnesti dan harapan atas penurunan kekerasan
Thailand menyambut amnesti Myanmar pekan lalu yang membebaskan ribuan tahanan, termasuk mantan Presiden Win Myint. Dalam kebijakan itu, hukuman Aung San Suu Kyi juga dipangkas sedikit, meski ia tetap berada dalam tahanan sejak kudeta.
Bagi Thailand, langkah semacam itu seharusnya tidak berhenti sebagai simbol politik. Sihasak berharap tindakan serupa bisa muncul lebih sering, terutama yang berkaitan dengan penurunan kekerasan.
“Kami berharap tindakan seperti ini akan lebih sering terjadi ke depan, terutama pengurangan kekerasan,” ujarnya.
Thailand juga menyoroti kebutuhan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Menurut Sihasak, ada ruang bagi ASEAN maupun organisasi internasional untuk masuk dan membantu jika otoritas Myanmar membuka akses di lapangan.
ASEAN masih mencari titik temu
Pemerintahan baru Myanmar belum mendapat pengakuan luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara Barat menilai pemilu dan pembentukan pemerintahan baru itu tidak sah karena dirancang untuk mempertahankan kontrol militer dengan kemasan sipil.
Di sisi lain, ASEAN masih berusaha menjaga keseimbangan antara keterlibatan diplomatik dan tekanan atas kekerasan yang berlangsung. Para pemimpin ASEAN dijadwalkan menggelar KTT bulan depan di Filipina, dan isu Myanmar diperkirakan tetap menjadi salah satu pembahasan utama.
Dalam konteks itu, posisi Thailand menjadi penting karena Bangkok punya kedekatan geografis dan diplomatik dengan Myanmar. Meski begitu, jalan pulang Myanmar ke ASEAN tetap bergantung pada bukti konkret dari Naypyitaw, terutama dalam meredakan kekerasan, membuka ruang dialog, dan memberi akses yang lebih luas bagi bantuan kemanusiaan.
