DKI Jakarta

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali dibuka di tujuh provinsi sepanjang Juni 2026. Kebijakan ini memberi ruang bagi pemilik kendaraan untuk mengurangi beban pembayaran lewat penghapusan denda, diskon pokok pajak, hingga pembebasan tunggakan tertentu. Di tengah tekanan biaya hidup, relaksasi semacam ini menjadi kesempatan penting bagi warga yang masih menunggak pajak kendaraan. Sejumlah pemerintah daerah juga menyiapkan kanal pembayaran yang lebih mudah, mulai dari kantor Samsat, gerai layanan, sampai sistem daring. DKI Jakarta hapus sanksi administratif otomatis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembebasan sanksi administratif secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah mulai 1 Juni hingga 31 August 2026. Layanan ini tersedia di kantor bersama dan Gerai Samsat di Pekan Raya Jakarta dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Bapenda DKI Jakarta menjelaskan bahwa sanksi administratif yang dihapus berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Dengan begitu, warga yang menunggak PKB maupun BBNKB bisa melunasi kewajiban tanpa tambahan beban bunga keterlambatan. Pembayaran juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Signal dari rumah. Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menyebut kebijakan ini menjadi momentum penting untuk menghapus beban denda keterlambatan. NTB beri penghapusan denda total dan diskon mutasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan program serupa mulai 15 Juni 2026 melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda total, pembebasan tunggakan di atas lima tahun, serta diskon 50 persen bagi kendaraan pelat luar daerah yang mutasi masuk. Plt Kepala Bapenda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan kebijakan itu lahir sebagai bentuk kepedulian di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Ia juga menegaskan program ini menjadi arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Pembebasan denda keterlambatan di NTB dijadwalkan berlangsung hingga 30 September 2026. Penyerapan pokok pajak yang menunggak difokuskan hanya untuk lima tahun terakhir, sementara kendaraan yang mati pajak lama mendapat keringanan untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah. Untuk kendaraan luar daerah, diskon 50 persen berlaku pada tahun pertama bagi proses balik nama ke plat NTB. Warga juga diimbau memanfaatkan kantor Samsat terdekat atau Samsat Keliling sejak 15 Juni agar tidak menunda hingga akhir periode. Empat provinsi lain ikut memberi relaksasi Selain DKI Jakarta dan NTB, lima provinsi lain juga menjalankan pemutihan pajak pada Juni 2026. Jawa Tengah memberi pengurangan pokok pajak 5 persen, sementara Lampung membebaskan denda dan pajak progresif. Bengkulu menggratiskan tunggakan lama, Kalimantan Tengah menerapkan skema diskon sebelum jatuh tempo, dan Sulawesi Selatan membebaskan denda 100 persen hingga akhir Juni. Pola ini menunjukkan banyak daerah memilih relaksasi pajak kendaraan sebagai cara untuk menjaga kepatuhan sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban administratif. Bagi pemilik kendaraan, momen ini menjadi kesempatan untuk mengurus perpanjangan STNK dengan biaya yang lebih ringan. Dengan variasi insentif yang berbeda di tiap provinsi, warga perlu menyesuaikan ketentuan masing-masing daerah agar tidak melewatkan masa berlaku program.

7 Provinsi Buka Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2026, Denda Bisa Nol Rupiah