Warga Swiss menolak usulan untuk membatasi populasi negaranya hingga 10 juta orang pada 2050. Hasil sementara referendum menunjukkan penolakan unggul dengan 54,79 persen suara, sementara dukungan berada di angka 45,21 persen.
Partisipasi pemilih yang mencapai 58,86 persen memperlihatkan betapa besar perhatian publik terhadap isu ini. Di balik hasil tersebut, perdebatan utama memang berkisar pada satu hal yang sama: apakah Swiss perlu menahan migrasi demi meredakan tekanan populasi, atau tetap membukanya demi kepentingan ekonomi.
Pertarungan antara populasi dan kebutuhan ekonomi
Usulan pembatasan itu didukung Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan. Mereka ingin jumlah penduduk tetap Swiss dibatasi hingga 10 juta jiwa pada 2050.
Pendukungnya menilai pertumbuhan penduduk yang cepat memberi tekanan pada perumahan, transportasi, dan layanan umum. Karena itu, mereka mendorong pembatasan migrasi yang lebih ketat sebagai jalan untuk menahan beban tersebut.
Namun, Dewan Federal Swiss dan parlemen meminta warga menolak usulan itu. Pemerintah menilai migrasi masih dibutuhkan untuk menutup kekurangan tenaga kerja dan menjaga dukungan bagi ekonomi serta jaminan sosial.
Pemerintah juga mengingatkan ada risiko yang lebih luas jika pembatasan populasi diterapkan. Salah satu dampak yang disorot adalah kemungkinan berakhirnya kesepakatan kebebasan pergerakan dengan Uni Eropa.
Penolakan paling kuat datang dari wilayah berbahasa Prancis
Hasil sementara memperlihatkan penolakan yang sangat kuat di kanton-kanton berbahasa Prancis. Di Jenewa, Vaud, Neuchatel, dan Jura, suara penolakan melampaui 60 persen.
Penolakan juga terlihat di Basel-Stadt dan Zurich menurut data resmi sementara. Pola ini menunjukkan bahwa gagasan pembatasan populasi belum memperoleh dukungan luas di banyak wilayah utama Swiss.
Referendum lain ikut mengubah aturan dinas sipil
Dalam pemungutan suara yang sama, pemilih Swiss juga menyetujui perubahan UU Dinas Sipil Federal. Usulan ini mengikuti saran pemerintah dan parlemen untuk membatasi jumlah orang yang beralih dari dinas militer ke dinas sipil.
Perubahan aturan itu disetujui 52,46 persen pemilih dan ditolak 47,54 persen lainnya, dengan partisipasi 58,26 persen. Pendukungnya menilai Swiss perlu menjaga jumlah peserta dinas militer di tengah kekhawatiran soal situasi keamanan di Eropa, sedangkan penolak khawatir akses ke dinas sipil akan semakin sulit.
