Surabaya menjadi salah satu titik awal uji coba digitalisasi bantuan sosial yang dirancang untuk membenahi masalah lama: data penerima yang tak kunjung diperbarui dan akhirnya membuat bantuan salah sasaran. Pemerintah ingin proses pendaftaran hingga verifikasi berjalan lebih transparan lewat portal Perlindungan Sosial.
Langkah ini menandai perubahan cara negara mengelola bansos. Bukan hanya memindahkan proses ke sistem online, tetapi juga memperbaiki tata kelola agar data warga bisa dibaca lebih akurat dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat.
Data lama jadi sumber masalah
Persoalan yang dihadapi sederhana tetapi dampaknya besar. Data penerima yang tidak diperbarui selama bertahun-tahun membuat sebagian bantuan pemerintah tidak jatuh ke tangan yang tepat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar mengganti sistem lama dengan platform baru. Menurut dia, pembaruan data akan membantu negara mengenali warga dengan lebih baik agar bantuan yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran.
Fifi juga menekankan bahwa partisipasi warga menjadi bagian penting dari proses ini. Saat data yang dimasukkan benar, kebijakan yang lahir diharapkan ikut lebih tepat.
AI dipakai untuk mempercepat verifikasi
Kementerian Sosial ikut menyoroti masalah penyimpangan sasaran bantuan yang masih ditemukan dari basis data nasional yang ada. Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengatakan proses baru ini didukung AI sehingga hasil kelayakan pendaftaran dapat diketahui lebih cepat.
Robben menyebut waktu penilaian satu pendaftaran berkisar 15 menit sampai 45 menit. Hasil verifikasi itu akan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak.
Pilot digitalisasi ini tidak berhenti di Surabaya. Kota tersebut menjadi bagian dari 42 kota dan kabupaten yang ditargetkan sebagai lokasi awal proyek percontohan pemerintah.
Uji coba di Kelurahan Pakis
Di Surabaya, uji coba digelar di Kelurahan Pakis dengan melibatkan sekitar 200 warga setempat. Para peserta dibantu agen di lokasi selama proses berlangsung, sehingga pendaftaran dan verifikasi bisa dijalankan lebih tertib.
Pemerintah menempatkan pilot ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki data penerima bansos secara nasional. Harapannya, ketika sistem berjalan lebih rapi, penyaluran bantuan bisa lebih transparan dan lebih tepat sasaran.
Robben mengatakan partisipasi warga menjadi kunci agar piloting digitalisasi ini berjalan sukses. Ia menargetkan program tersebut dapat diterapkan secara rasional pada 2027.