Menteri Luar Negeri RI Sugiono menempatkan BRICS sebagai salah satu forum yang bisa memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam percaturan dunia. Di hadapan para menteri luar negeri anggota BRICS di New Delhi, India, ia menegaskan bahwa blok itu punya peran penting untuk mendorong tatanan global yang lebih adil, inklusif, dan setara.
Pernyataan itu muncul saat BRICS Foreign Ministers’ Meeting membahas arah kerja sama blok tersebut dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Sugiono menilai kekuatan utama BRICS justru terletak pada kemampuannya memperbesar pengaruh Global South di panggung internasional.
Suara negara berkembang di panggung global
Sugiono menyebut nilai terbesar BRICS ada pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan. Pandangan itu menempatkan BRICS bukan hanya sebagai forum kerja sama ekonomi dan diplomasi, tetapi juga sebagai ruang politik bagi negara-negara Selatan untuk menyuarakan kepentingan bersama.
Bagi Indonesia, penguatan suara Global South menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian dunia yang masih tinggi. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong BRICS ikut berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas internasional.
Dorongan untuk stabilitas dan hukum internasional
Pada sesi tertutup yang membahas isu global dan regional, Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum internasional harus konsisten. Sugiono juga menggarisbawahi bahwa standar ganda tidak boleh dibiarkan dalam menghadapi berbagai konflik dan krisis global.
Sikap itu menunjukkan bahwa Indonesia ingin BRICS berkontribusi lebih jauh daripada sekadar forum konsultasi. Pemerintah melihat blok ini dapat membantu meredam polarisasi geopolitik yang kian tajam jika negara-negara anggotanya dapat mendorong pendekatan yang lebih seimbang.
Indonesia juga kembali menegaskan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara. Dalam isu perdamaian, pemerintah menyoroti bahwa perlindungan personel penjaga perdamaian dunia tidak bisa ditawar.
Penegasan itu mengacu pada gugurnya empat prajurit penjaga perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Indonesia menuntut akuntabilitas penuh atas insiden tersebut dan menegaskan keselamatan personel PBB harus menjadi prioritas dalam situasi konflik.
Reformasi tata kelola global
Selain keamanan dan perdamaian, Indonesia juga mendorong reformasi tata kelola global, terutama di bidang perdagangan dunia. Dalam pandangan pemerintah, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO harus tetap menjadi fondasi utama sistem perdagangan yang terbuka dan non-diskriminatif.
Sikap itu sejalan dengan dorongan agar BRICS ikut memperkuat arsitektur ekonomi global yang lebih seimbang. Pemerintah menilai forum ini bisa menjadi ruang penting untuk memperbesar kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi ketidakpastian global.
Di sisi lain, Indonesia menyambut baik peran New Development Bank atau NDB. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan lembaga pembiayaan multilateral milik BRICS tersebut.
Posisi Indonesia di BRICS
Keikutsertaan Indonesia di BRICS dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas kolaborasi di banyak bidang. Area yang disorot meliputi perubahan iklim, ketahanan energi, kesehatan, dan transformasi digital.
Dengan status sebagai anggota penuh pada tahun kedua, Indonesia menempatkan kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi negara berkembang dalam percaturan global. BRICS sendiri disebut menyumbang sekitar 28% hingga 30% terhadap PDB global dan mewakili sekitar 45% populasi dunia.
Besarnya pengaruh itu membuat BRICS dinilai punya ruang besar untuk ikut menentukan arah tatanan dunia ke depan. Pertemuan para menteri luar negeri di New Delhi juga menjadi bagian dari persiapan menuju BRICS Summit ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Dalam agenda lanjutan itu, para kepala negara akan merumuskan arah kebijakan BRICS untuk dekade ketiga sejak blok tersebut dibentuk pada 2006. Indonesia melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memastikan suara Global South tetap terdengar lebih kuat dalam diskusi ekonomi, keamanan, dan tata kelola dunia.
