Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan tidak ada jalur orang dalam dalam pengurusan program makan bergizi gratis atau MBG. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang menawarkan kemudahan dengan meminta imbalan sambil mengatasnamakan dirinya.
Peringatan itu mencakup orang yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, teman, rekan, hingga alumni Sudaryono. Ia memastikan klaim kedekatan personal yang dipakai untuk menjanjikan akses khusus dalam program tersebut tidak benar.
Praktik Pencatutan Nama Diminta Dilaporkan
Sudaryono meminta setiap pihak yang menemukan dugaan pencatutan nama segera menempuh jalur pelaporan kepada aparat berwenang. Badan Gizi Nasional disebut serius menangani praktik yang berpotensi membuka ruang perantara dan penyalahgunaan wewenang tersebut.
“Kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar,” kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Menurut dia, pihak yang menerima tawaran semacam itu tidak perlu mempercayainya. Perkara tersebut justru diminta untuk dibawa kepada pihak yang berwajib agar dapat ditangani sesuai ketentuan.
“Saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita betul-betul serius untuk menangani perkara ini,” sambungnya.
Kedekatan Pribadi Tidak Menjadi Prioritas
Penegasan itu disampaikan Sudaryono setelah ia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala BGN. Ia menempatkan pembenahan tata kelola MBG sebagai pekerjaan yang harus dijalankan secara profesional, terbuka, dan mengikuti sistem.
Sudaryono juga menyampaikan pesan khusus kepada orang-orang yang mengenalnya atau mempunyai hubungan dekat dengannya. Kedekatan tersebut, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam urusan lembaga.
Setiap persoalan terkait pelaksanaan MBG, termasuk tindak lanjut pekerjaan, harus diproses melalui mekanisme yang berlaku. Ia menolak adanya atensi khusus maupun prioritas yang diberikan berdasarkan relasi personal.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin menyelesaikan persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem,” ujarnya. Pernyataan itu menekankan bahwa proses kerja lembaga tidak boleh bergantung pada akses informal.
Keputusan Didorong Dibahas Terbuka
Selain menolak praktik perantara, Sudaryono menekankan pentingnya proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang transparan. Ia tidak ingin urusan program dibicarakan di ruang tertutup yang sulit diawasi.
Menurut Sudaryono, kepercayaan terhadap MBG tidak seharusnya bertumpu pada figur tertentu. Tata kelola program perlu mengutamakan prosedur yang dapat dilihat dan dipahami oleh publik.
“Jadi kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang, yang gelap, di private room, di restoran tetapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang,” tegasnya.
Arah kerja BGN di bawah Sudaryono menempatkan mekanisme sistem di atas hubungan personal. Masyarakat yang mendapat tawaran bantuan MBG dengan janji akses khusus atau kemudahan berbayar diminta untuk tidak percaya dan melaporkannya kepada pihak berwenang.