Belanja subsidi dan kompensasi pemerintah melonjak tajam pada semester I-2026 dan menjadi salah satu pos yang paling menekan APBN. Realisasinya sudah mencapai Rp 233 triliun, atau naik 44,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Besarnya serapan itu setara dengan 52,1 persen dari total pagu dalam APBN 2026. Angka tersebut menunjukkan betapa besar peran fiskal negara dalam menahan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Tekanan energi global mendorong beban anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kenaikan belanja subsidi dan kompensasi terutama dipicu dinamika energi global. Pemerintah menempatkan anggaran ini sebagai bantalan agar tekanan eksternal tidak langsung dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah.
Dari total realisasi Rp 233 triliun, subsidi menyerap Rp 116 triliun dan kompensasi mencapai Rp 116,9 triliun. Kenaikan itu juga dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, pergerakan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
Penyaluran subsidi di lapangan ikut naik
Kenaikan belanja negara berjalan seiring dengan meningkatnya penyaluran komoditas bersubsidi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan volume distribusi BBM bersubsidi naik 7,8 persen dibanding semester I-2025.
Penyaluran LPG 3 kilogram juga tumbuh 2 persen, sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen. Kondisi itu memperlihatkan bahwa kebutuhan energi bersubsidi masih tinggi di banyak kelompok masyarakat.
| Komponen | Realisasi | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Belanja subsidi dan kompensasi | Rp 233 triliun | Naik 44,4 persen | 52,1 persen dari pagu APBN 2026 |
| Subsidi | Rp 116 triliun | – | Bagian dari total realisasi |
| Kompensasi | Rp 116,9 triliun | – | Bagian dari total realisasi |
Sektor pertanian dan usaha kecil juga terdorong
Intervensi fiskal tidak hanya terlihat di energi, tetapi juga pada sektor pertanian dan pembiayaan usaha. Purbaya menyebut volume pupuk meningkat 21,4 persen, sedangkan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat naik 3,6 persen.
Dua indikator itu menunjukkan belanja pemerintah ikut menyentuh sektor produktif yang berkaitan langsung dengan produksi pangan dan akses modal. Dalam situasi harga yang masih bergejolak, instrumen fiskal dipakai untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak.
APBN diposisikan sebagai penahan guncangan
Pemerintah menegaskan fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global. Instrumen ini dipakai untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik agar gejolak pasar internasional tidak langsung diteruskan ke masyarakat.
Salah satu langkah yang dipertahankan adalah tarif eceran BBM di dalam negeri saat harga minyak dunia tinggi. Purbaya menyebut kebijakan itu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga, sekaligus menahan tekanan biaya hidup.
Dalam pemaparan di rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, realisasi subsidi dan kompensasi itu juga memperlihatkan besarnya peran belanja negara dalam menahan tekanan ekonomi. Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga momentum ekonomi nasional tetap positif sampai akhir tahun.