Usulan pembangunan SPAM Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan kini berada di titik penentu. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI meninjau kesiapan program itu karena lahan dan dokumen teknis harus benar-benar siap sebelum masuk ke tahap pendanaan pemerintah pusat.
Proyek ini diproyeksikan memperkuat layanan air minum bagi warga di wilayah timur Kabupaten Kuningan, terutama di Kecamatan Cimahi, Cibingbin, dan Cibeureum. Sumber air bakunya direncanakan memanfaatkan Bendungan Kuningan.
Dokumen teknis masih dibenahi
Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Oscar R.H. Siagian, menyebut dokumen usulan dari Perumda Air Minum Tirta Kamuning sudah diterima dan direviu oleh Balai Prasarana Permukiman Kawasan Jawa Barat. Namun, masih ada sejumlah dokumen yang perlu disempurnakan, termasuk penyesuaian rencana anggaran biaya sesuai regulasi terbaru.
Oscar menegaskan bahwa pemenuhan readiness criteria menjadi syarat penting agar usulan bisa bergerak ke tahap berikutnya tanpa hambatan administratif. Karena itu, penyelesaian dokumen teknis tidak bisa ditunda jika targetnya adalah percepatan realisasi.
Target layanan untuk 11 desa
Menurut Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning, Ukas Suharfaputra, SPAM Bendungan Kuningan dirancang berkapasitas 2 x 50 liter per detik atau total 100 liter per detik. Infrastruktur itu ditujukan untuk melayani sekitar 8.000 sambungan rumah di 11 desa di Kecamatan Cimahi, Cibingbin, dan Cibeureum.
Lingkup pekerjaannya cukup besar, mulai dari instalasi pengolahan air, reservoir berkapasitas 1.200 meter kubik, dua unit booster pump, bak pelepas tekan, hingga jaringan distribusi utama sepanjang 31.949 meter. Kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp118,88 miliar.
Lahan masih menjadi hambatan utama
Salah satu persoalan paling krusial dalam pengembangan SPAM ini adalah penyediaan lahan. Saat ini, masih diperlukan penyelesaian pemanfaatan lahan di kawasan Perhutani serta pembebasan sebagian lahan milik masyarakat.
Selain lahan, penyusunan dokumen lingkungan juga masih berlangsung. Target penyelesaiannya disebut pada Juni 2026, sementara sebagian besar dokumen persyaratan lain sudah disiapkan oleh pihak terkait.
Komisi V mendorong percepatan
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menekankan bahwa penyelesaian lahan harus segera dipercepat karena proses di kawasan Perhutani umumnya memerlukan waktu tidak singkat. Koordinasi lintas pihak dinilai menjadi kunci agar readiness criteria bisa terpenuhi.
Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan SPAM Bendungan Kuningan. Ia juga mendorong percepatan penyelesaian hambatan lahan agar kebutuhan air minum masyarakat di wilayah timur Kuningan bisa segera dipenuhi.
Melalui kunjungan itu, Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi V DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan menyampaikan komitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh syarat teknis dan administratif. Jika lahan dan dokumen pendukung rampung, proyek ini diharapkan bisa segera masuk tahap realisasi untuk memperkuat akses air minum warga.
