Percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat kini dinilai tidak lagi bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Komisi V DPR RI menegaskan bahwa kunci utamanya ada pada sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar proyek strategis tidak tersendat di tengah jalan.
Penekanan ini muncul karena Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga kebutuhan infrastruktur di provinsi ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.
Persiapan Daerah Menjadi Titik Kritis
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menilai pembangunan tidak boleh berjalan parsial. Menurut dia, keterlibatan semua pemangku kepentingan diperlukan supaya proyek yang sudah direncanakan benar-benar selesai tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan pandangan itu saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa sinergi menjadi syarat utama agar proyek strategis bisa terealisasi dengan baik.
Pembebasan Lahan Masih Sering Menahan Proyek
Salah satu hambatan yang paling sering muncul adalah lambannya pembebasan lahan. Sudjatmiko menyebut pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai program beserta dukungan anggaran melalui kementerian teknis, tetapi pelaksanaan di daerah kerap belum siap.
Jika persoalan daerah tidak segera dibereskan, pembangunan bisa tertunda dan penyerapan anggaran negara ikut terhambat. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan semua kebutuhan administratif sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan.
| Fokus Masalah | Contoh | Dampak |
|---|---|---|
| Pembebasan lahan | Flyover di Kota Bekasi | Proyek teknis siap, tetapi masih menunggu lahan |
| Kesiapan administratif | Dokumen dan koordinasi daerah | Pekerjaan fisik bisa tertunda |
Flyover Bekasi Jadi Contoh Nyata
Sudjatmiko mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis sudah siap, namun masih menunggu percepatan pembebasan lahan. Kasus seperti ini disebut harus menjadi pelajaran bagi daerah lain agar persiapan administratif tidak menghambat pekerjaan fisik.
Ia menilai kesiapan yang lebih baik akan membuat proyek bisa dimulai lebih cepat. Dengan begitu, manfaat infrastruktur dapat segera dirasakan warga.
Penanganan Banjir Diminta Lebih Menyeluruh
Selain jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga memberi perhatian pada penanganan banjir di berbagai daerah di Jawa Barat. Sudjatmiko menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya lewat pembangunan fisik semata.
Ia mendorong penanganan yang mencakup infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian layak bagi warga di kawasan rawan banjir.
Perhatian lain yang ia tekankan adalah menjaga kawasan resapan air dan memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan banjir tidak berhenti pada proyek jangka pendek saja.
Usulan Daerah Harus Siap Secara Teknis
Sudjatmiko juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan usulan program yang memenuhi kriteria kesiapan atau readiness criteria. Dengan dokumen perencanaan yang baik, daerah dinilai akan lebih berpeluang mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Instruksi Presiden.
Menurut dia, kualitas dokumen dan kesiapan teknis daerah perlu diperkuat sejak awal agar alokasi anggaran lebih mudah diperoleh. Karena itu, perencanaan menjadi bagian penting dari kecepatan pembangunan, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Komisi V Siap Mengawal Proyek Strategis
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Ia menyebut fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran akan digunakan untuk mendorong proyek-proyek strategis berjalan efektif dan transparan.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pembangunan berkualitas tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh Jawa Barat.
