Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat diproyeksikan menjadi pendataan terbesar sepanjang sejarah ekonomi daerah itu. Badan Pusat Statistik menargetkan 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga masuk dalam pendataan.
Fokus utama sensus ini ada pada usaha yang selama ini sulit terlihat, terutama usaha rumahan, penjual online, dan aktivitas ekonomi digital. Banyak di antaranya tidak punya nama toko atau plang, tetapi tetap menghasilkan omzet dan bergerak di rumah-rumah warga.
Untuk menjangkau target tersebut, BPS akan mengerahkan 40.573 petugas lapangan. Mereka akan melakukan pendataan door-to-door dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, termasuk permukiman padat yang kerap menjadi lokasi usaha mikro tersembunyi.
Ekonomi yang Selama Ini Tak Terlihat
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa ketelitian menjadi kunci utama dalam sensus ini. Ia menyoroti pentingnya menangkap usaha informal dan digital yang tidak tercatat dalam sistem resmi, meski kontribusinya nyata.
Peluncuran resmi sensus dilakukan di Lembur Pakuan, Subang, pada Minggu (21/6). Dalam kesempatan itu, Sonny menggambarkan bahwa ekonomi rumahan dan aktivitas digital kini makin menjamur di lingkungan tempat tinggal warga.
Dukungan Teknologi dari Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadirkan Jabar Eco Tech, aplikasi yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia. Melalui sistem ini, RT, RW, hingga ketua lingkungan dilibatkan untuk melakukan eco tagging pada titik-titik usaha.
Aplikasi tersebut mencatat koordinat geospasial setiap lokasi usaha, mulai dari warung kelontong sampai home industry digital. Data yang terkumpul kemudian diharapkan membentuk peta digital dinamis agar distribusi ekonomi lokal bisa dipantau lebih cepat dan real-time.
Fondasi Kebijakan Baru
Dedi menilai sensus ekonomi bukan sekadar urusan menghitung jumlah usaha. Ia menyebutnya sebagai investasi kebijakan dan mendorong agar sensus ekonomi dilakukan setiap tahun karena dinamika usaha di Jawa Barat bergerak cepat.
Dalam acara yang sama, Dedi mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat serta mengajak Bank Indonesia, Apindo, dan OJK menandatangani komitmen bersama. Pembahasan lanjutan akan mencakup pendanaan, koordinasi sumber daya manusia, dan perlindungan data.
Hasil sensus diharapkan menjadi fondasi untuk penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk subsidi, insentif perpajakan, dan program pelatihan kewirausahaan. Dengan pendekatan partisipatif dan dukungan digital, Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat berpeluang menjadi model nasional untuk memahami bagaimana ekonomi rakyat benar-benar bergerak.
