Sensus Ekonomi 2026 dipandang sebagai momen penting untuk membuka peta hambatan yang selama ini belum tertangkap jelas dalam kebijakan ekonomi. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai data yang rinci dan komprehensif dibutuhkan agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran bagi perempuan.
Tanpa data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan berisiko berjalan di tempat. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dari Mei hingga Agustus 2026 diharapkan tidak berhenti pada pendataan umum aktivitas usaha di Indonesia.
Hambatan Perempuan Perlu Terlihat Jelas
Lestari, yang juga dikenal sebagai Rerie, menekankan bahwa kebijakan yang dibangun dari data rinci akan lebih responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi perempuan. Hambatan seperti akses modal, literasi keuangan, beban ganda, dan stigma budaya disebut tidak bisa dijawab dengan pendekatan kebijakan yang terlalu umum.
Ia juga mengaitkan perjuangan hak-hak perempuan dengan penguatan peradaban bangsa. Menurutnya, perempuan masih menghadapi “tembok kaca” struktural dan kultural yang membatasi akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis.
| Indikator | Data BPS per Februari 2026 |
|---|---|
| TPAK perempuan | 56,63 persen |
| TPAK laki-laki | 84,40 persen |
| Perempuan bekerja di sektor informal | 61 persen |
| Rata-rata upah buruh perempuan | Rp2,80 juta per bulan |
| Rata-rata upah buruh laki-laki | Rp3,55 juta per bulan |
Data terbaru BPS memperlihatkan kesenjangan yang masih lebar di pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan baru mencapai 56,63 persen, jauh di bawah laki-laki yang berada di angka 84,40 persen.
Ketimpangan juga terlihat dari struktur kerja dan upah. Sebanyak 61 persen perempuan bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial, sementara rata-rata upah buruh perempuan tercatat Rp2,80 juta per bulan, lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai Rp3,55 juta.
UMKM Perempuan Jadi Titik Penting
Lestari menilai langkah BPS dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan kemajuan, terutama karena BPS menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM perempuan. Kerja sama itu dinilai penting agar perempuan pelaku usaha tidak terlewat dari pemetaan ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret detail hambatan yang dialami perempuan. Data itu perlu menjawab apakah kendala utama berasal dari beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan.
Menurut Lestari, data yang lebih tajam akan membantu pemerintah mengukur efektivitas program yang sudah berjalan. Dengan begitu, kebijakan afirmatif tidak hanya memberi akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan atas kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat.
Ia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki TPAK perempuan dan mendorong ekosistem ekonomi yang lebih inklusif serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Lestari, kualitas data akan menentukan sejauh mana kebijakan mampu menjawab ketimpangan yang masih membayangi perempuan di sektor ekonomi.
