Senat Amerika Serikat kini berada di titik penentu bagi CLARITY Act, rancangan aturan pasar aset digital yang bisa membentuk arah regulasi kripto hingga akhir dekade. Setelah dua isu sensitif membuat negosiasi bipartisan macet, peluang RUU ini melaju ke pemungutan suara di lantai Senat makin menipis.
Tekanan waktu juga semakin berat. Kongres hanya menyisakan 31 hari sidang sebelum reses Agustus, sementara CLARITY Act masih harus mengamankan ambang 60 suara untuk lolos dari filibuster di Senat.
Dua kebuntuan yang menghambat RUU
Negosiasi atas Digital Asset Market Clarity Act pecah menjadi dua jalur pada pekan lalu, tetapi keduanya sama-sama belum menghasilkan terobosan. Salah satu titik buntu muncul dalam pembahasan etika yang melibatkan Senator Kirsten Gillibrand, Ruben Gallego, Bernie Moreno, dan Cynthia Lummis, bersama Direktur Eksekutif White House Crypto Council Patrick Witt.
Pertemuan tertutup pada 9 Juni itu berakhir tanpa hasil setelah ketentuan yang sebelumnya memungkinkan jaksa agung negara bagian menggugat Departemen Kehakiman ditarik. Ketentuan tersebut semula dirancang untuk memaksa penegakan aturan etika terkait kepentingan bisnis kripto Presiden Trump.
Republikan dan Gedung Putih kemudian menawarkan versi yang lebih sempit, dengan penegakan hanya di tangan Jaksa Agung AS. Usulan itu ditolak Demokrat karena dinilai tidak mengubah masalah pokok, sebab jaksa agung tetap menjabat atas kehendak presiden.
Keberatan aparat penegak hukum
Masalah kedua datang dari Section 604, yang memicu penolakan luas dari aparat penegak hukum. White House Crypto Council sempat bertemu dengan National Sheriffs’ Association, Fraternal Order of Police, dan National District Attorneys’ Association untuk membahas keberatan mereka.
National District Attorneys’ Association menilai pasal itu akan sangat menghambat kemampuan aparat dan jaksa dalam menyelidiki, melacak, dan menuntut kejahatan yang melibatkan kripto serta aset digital lainnya. National Sheriffs’ Association, National Association of Assistant US Attorneys, dan sejumlah kelompok lain juga menolak bahasa pasal tersebut.
Sejumlah senator ikut mengaitkan dukungan mereka dengan sikap lembaga penegak hukum. Mark Warner dan Catherine Cortez Masto menegaskan bahwa dukungan di lantai sidang bergantung pada persetujuan atas Section 604.
| Isu | Hambatan Utama |
|---|---|
| Etika dan kepentingan bisnis kripto | Penolakan Demokrat atas opsi penegakan yang terlalu sempit |
| Section 604 | Keberatan luas dari aparat penegak hukum |
Matematika suara masih belum aman
CLARITY Act tetap membutuhkan sedikitnya tujuh suara Demokrat agar bisa menembus ambang 60 suara di Senat. Dukungan dua Demokrat di komite, Ruben Gallego dan Angela Alsobrooks, juga belum otomatis berubah menjadi suara di lantai sidang karena keduanya hanya memberi dukungan bersyarat.
Dengan komposisi itu, dukungan penuh dari 53 senator Partai Republik pun belum cukup untuk memastikan RUU ini lolos. Meski sudah melewati Komite Perbankan Senat dengan suara 15-9 pada 14 Mei, proses berikutnya masih jauh dari aman.
Naskah RUU itu kemudian masuk ke Legislative Calendar sebagai Calendar No. 423 pada 1 Juni, menandai bahwa ia sudah berada di jalur formal untuk dibahas lebih lanjut. Namun status tersebut belum menghapus risiko kebuntuan politik di tahap akhir.
Jendela waktu makin sempit
Brian Gardner dari Stifel menilai CLARITY Act perlu bergerak di Senat paling lambat akhir Juli, dan idealnya pada Juni, agar peluang lolos pada 2026 tetap terjaga. Jika Senat gagal mengesahkannya sebelum reses Agustus, prospek legislasi itu disebut akan memburuk secara material.
Pasar juga mulai menyesuaikan ekspektasi. Polymarket menempatkan peluang lolosnya RUU pada 2026 di kisaran 48 persen, turun dari 74 persen sebulan sebelumnya.
Galaxy Research memperkirakan peluangnya sekitar 50-50 untuk 2026, sementara Astraea Law memproyeksikan pengesahan baru bisa terjadi sekitar Agustus 2026 dengan risiko rekonsiliasi di setiap tahap. Proyeksi yang beragam itu menunjukkan betapa rapuhnya jalan RUU ini menuju pengesahan.
Apa yang dipertaruhkan bagi industri
CLARITY Act akan membentuk kerangka regulasi untuk digital commodities, yakni aset digital yang bergantung pada teknologi blockchain untuk nilainya. Dalam rancangan ini, Commodity Futures Trading Commission umumnya akan mengatur transaksi digital commodity, termasuk bursa, broker, dan dealer.
Bagi pelaku industri, kejelasan itu dianggap penting sebelum menambah komitmen modal. Kristin Smith dari Solana Policy Institute mengatakan banyak alokasi aset masih menjajaki eksposur ke aset digital, tetapi menahan dana sambil menunggu pedoman regulasi yang lebih jelas.
Senator Bill Hagerty menyebut skenario dasarnya adalah Kongres menyelesaikan poin-poin yang masih terbuka dalam beberapa pekan setelah reses dan menggelar pemungutan suara setelah anggota kembali pada 13 Juli. Ia juga menunjuk GENIUS Act, rancangan stablecoin yang sudah disetujui Senat, sebagai contoh bahwa kejelasan regulasi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tahan lama.
Setelah kebuntuan soal etika dan Section 604, para pemimpin Senat disebut akan menggelar rapat darurat untuk mencoba menyelamatkan CLARITY Act. Crypto investor Kyle Chassé menilai kegagalan meloloskan RUU ini sebelum reses Agustus bisa menunda regulasi federal kripto komprehensif selama bertahun-tahun.
Jika itu terjadi, pertanyaan soal klasifikasi aset digital, partisipasi institusional, dan struktur pasar akan tetap menggantung lebih lama. Untuk saat ini, masa depan regulasi kripto Amerika Serikat masih bergantung pada beberapa pekan paling menentukan di Senat.