Clarity Act

Pertarungan soal Clarity Act kini meluas dari isu kepatuhan menjadi perebutan bisnis pembayaran dolar digital bernilai besar. Brad Garlinghouse menuduh Jamie Dimon sengaja salah menggambarkan isi rancangan aturan itu demi melindungi kepentingan JPMorgan Chase.Fokus sengketa ada pada klausul stablecoin yield dalam RUU Digital Asset Market Clarity Act of 2025. Klausul itu akan memungkinkan bursa kripto menawarkan imbal hasil kepada pengguna, dan titik inilah yang paling keras ditentang Dimon serta menjadi sasaran utama lobi perbankan.Bisnis pembayaran yang dipertaruhkanDi balik perdebatan regulasi, ada pertarungan atas jalur transaksi dolar digital generasi berikutnya. Pilihannya sederhana namun berpengaruh besar, apakah stablecoin hanya menjadi alat pembayaran atau berkembang menjadi produk yang memberi imbal hasil dan bersaing langsung dengan simpanan bank.Garlinghouse menempatkan konflik ini dalam konteks bisnis JPMorgan yang sangat besar. Ia merujuk pada pendapatan pembayaran tahunan sekitar $20 miliar, dengan laba yang diperkirakan melampaui $5 miliar, sebagai alasan mengapa Dimon disebut punya insentif kuat untuk menolak klausul tersebut.Angka itu memang tidak dipecah sebagai lini publik terpisah oleh JPMorgan, sehingga tidak bisa diverifikasi secara presisi dari laporan perusahaan. Namun sejumlah analis yang mengikuti sektor ini menilai perkiraan tersebut masih masuk akal untuk menggambarkan skala franchise pembayaran yang dipertaruhkan.Bank menolak yield stablecoinPenolakan terhadap ketentuan yield juga sudah disuarakan oleh American Bankers Association dan Bank Policy Institute. Dalam pernyataan bersama, keduanya menilai stablecoin yang memberi imbal hasil akan berfungsi sebagai pengganti deposito dan menarik tabungan rumah tangga keluar dari sistem perbankan.Kelompok perbankan itu juga mengaitkan larangan yield dengan kemampuan bank menyalurkan kredit. Menurut mereka, keluarnya dana dari deposito akan mengurangi kapasitas intermediasi kredit dan berpotensi menjadi isu sistemik, terutama bagi bank komunitas.Dimon sendiri telah beberapa kali menyerang klausul tersebut di ruang publik. Dalam wawancara dengan Maria Bartiromo di Fox Business, ia kembali mengkritik dorongan yield stablecoin, setelah sebelumnya juga menyinggung Brian Armstrong dalam format wawancara yang sama.Pada penampilan di bulan Mei, Dimon menyebut Armstrong sebagai satu-satunya pihak yang mendorong masuknya yield stablecoin. Ia juga menuduh Coinbase menghabiskan “ratusan juta dolar di Washington” untuk upaya itu, lalu menutup komentarnya dengan kalimat yang sangat keras kepada Armstrong.Data yang memperlemah argumen risiko sistemikPerdebatan ini mendapat lapisan baru dari laporan White House Council of Economic Advisers pada April 2026. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa menghapus stablecoin yield sepenuhnya hanya akan menaikkan pinjaman bank sebesar $2.1 miliar, atau 0.02% dari total pasokan kredit.Analisis yang sama memperkirakan biaya kesejahteraan bersih bagi konsumen mencapai $800 juta. Temuan itu membuat framing risiko sistemik yang kerap dipakai Dimon di depan publik terlihat tidak sekuat klaim para penentang yield.Laporan itu juga menunjukkan bahwa bank besar akan menyerap 76% dari tambahan pinjaman jika yield stablecoin dilarang, sementara bank komunitas mendapat 24% sisanya. Dengan komposisi itu, larangan justru berpotensi lebih menguntungkan pemain besar daripada menyebar manfaat ke seluruh sistem perbankan.Sementara perdebatan bisnis dan regulasi terus memanas, pasar juga menangkap ketidakpastian politik di sekeliling RUU ini. Pengguna Polymarket saat ini memberi peluang 49% bahwa Clarity Act akan ditandatangani menjadi undang-undang tahun ini, turun sekitar 18 poin persentase dari pekan sebelumnya.Dengan demikian, sengketa Clarity Act tidak lagi sekadar soal perlindungan kepatuhan atau pencegahan aktivitas ilegal. Pertarungan ini kini menjadi ujian siapa yang akan menguasai aliran uang digital dolar berikutnya, bank tradisional atau bursa kripto yang ingin menawarkan yield kepada pengguna.

Clarity Act Memicu Perang Baru, JPMorgan Dituding Lindungi Bisnis Pembayaran Rp20 Triliun