Kementerian Kesehatan RI mendorong pelaku usaha di sektor kesehatan untuk ikut aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Dorongan ini muncul karena pemerintah menilai data yang lengkap akan sangat menentukan arah kebijakan, investasi, dan laju pertumbuhan industri kesehatan nasional.
Di tengah ambisi memperkuat ekonomi, sektor kesehatan dipandang punya ruang tumbuh yang besar. Bukan hanya soal layanan kesehatan, tetapi juga kontribusi ke lapangan kerja, industri farmasi, dan industri alat kesehatan yang selama ini belum tergambar utuh dalam statistik ekonomi.
Sektor kesehatan dinilai tumbuh di atas rata-rata
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, sektor ini dinilai perlu didorong lebih cepat agar peluang mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi lebih besar.
Budi juga menekankan bahwa sektor kesehatan dapat membuka lapangan kerja baru dan menambah sumbangan terhadap ekonomi nasional. Namun, menurut dia, kebijakan yang tepat hanya bisa lahir jika pemerintah memiliki data yang benar-benar lengkap dan akurat.
Dalam pemaparannya, Budi menyebut jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6 persen, industri farmasi 7,5 persen, dan industri alat kesehatan sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, kontribusi ekonomi sektor kesehatan belum terbaca sepenuhnya karena aktivitas usahanya tersebar di berbagai kelompok statistik ekonomi.
Sensus Ekonomi 2026 disebut sebagai “general check-up” ekonomi
Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sensus ini dilakukan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Amalia menyebut sensus ekonomi pada dasarnya adalah “general check-up” bagi ekonomi Indonesia. Hasilnya diharapkan bisa membantu pemerintah melihat kondisi terkini perekonomian nasional dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
BPS bersama Kementerian Kesehatan juga tengah mengembangkan Health Satellite Account. Instrumen ini disiapkan untuk memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional.
Rumah sakit hingga industri alat kesehatan diminta berpartisipasi
Kemenkes mengajak rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, industri alat kesehatan, hingga organisasi profesi untuk ikut dalam pendataan. Partisipasi itu dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang aktivitas usaha, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi sektor kesehatan.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sektor ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional yang terus berkembang.
Asnawi menilai data yang lengkap dan berkualitas akan menjadi dasar kuat untuk menyusun kebijakan berbasis bukti. Data tersebut juga diperlukan untuk memperbaiki regulasi, mendorong investasi, dan mempercepat transformasi kesehatan nasional.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan akan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebaran informasi dan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan ini diharapkan membuat data ekonomi kesehatan yang terkumpul lebih akurat, lengkap, dan mutakhir.