Sekolah Rakyat menjadi titik harapan baru bagi jutaan anak dari keluarga miskin yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak. Program ini dipandang bukan sekadar tambahan fasilitas belajar, melainkan jalan negara untuk memutus kemiskinan yang diwariskan antargenerasi.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa kehadiran sekolah khusus itu lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, ia menyebut banyak keluarga tidak mampu menanggung biaya sekolah anak-anak mereka.
Akses yang sempat tertutup, kini dibuka lagi
Agus menjelaskan bahwa latar belakang Sekolah Rakyat berangkat dari kondisi keluarga miskin yang kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. Ia mengutip data yang menunjukkan lebih dari 76 persen orang tua menyebut keterbatasan ekonomi sebagai penghambat utama akses pendidikan.
“Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah,” ujar Agus.
Menurut dia, sekolah ini memberi ruang bagi anak-anak yang sempat terhenti pendidikannya untuk kembali belajar. Kementerian Sosial menempatkan akses pendidikan dasar yang layak sebagai titik awal agar anak dari keluarga miskin tidak terus terjebak dalam situasi yang sama.
Masalah pendidikan yang tak berdiri sendiri
Agus juga menuturkan temuan lapangan yang memperlihatkan bahwa hambatan pendidikan sering bertaut dengan persoalan hidup yang lebih luas. Di Magelang, ia bertemu seorang ibu yang sempat putus harapan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA karena kondisi ekonomi keluarga.
Di Klaten, ia menemukan anak-anak yang hidup dalam keterbatasan sangat berat, termasuk kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian. Sementara di Jakarta, ada siswa Sekolah Rakyat yang enggan pulang saat libur sekolah karena khawatir membebani orang tua soal makan sehari-hari.
Kisah-kisah itu menunjukkan bahwa biaya sekolah bukan satu-satunya masalah. Pada keluarga miskin, pendidikan sering berjalan beriringan dengan persoalan pangan, pengasuhan, dan daya tahan ekonomi rumah tangga.
Agus menyebut masih ada sekitar 4 juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. “Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Dikaitkan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945
Dalam forum tersebut, Agus menilai Sekolah Rakyat tidak bisa dilepaskan dari amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia menilai penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat miskin adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan keadilan sosial. Karena itu, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai instrumen negara untuk memutus rantai kemiskinan struktural, bukan semata program bantuan sosial.
“Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” katanya.
Pasal 33 jadi dasar kebijakan negara
Ekonom senior Fuad Bawazier, yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII, turut hadir dalam talkshow itu. Ia menegaskan Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan negara.
Fuad menyebut negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Ia juga menyoroti pendidikan sebagai kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial.
Forum tersebut kemudian mendorong mahasiswa ikut mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk Sekolah Rakyat. Bagi para pembicara, program ini bukan hanya soal menambah akses belajar, tetapi juga menjaga persatuan nasional melalui kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi.
