Warga Jawa Tengah yang bekerja di Kota Semarang kini punya jalur lebih mudah untuk mengurus administrasi kependudukan tanpa harus pulang ke daerah asal. Layanan lintas domisili itu dibuka di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan langsung mengubah ruang yang semula identik dengan aspirasi publik menjadi tempat pelayanan yang lebih praktis.
Kemudahan ini terasa penting karena urusan dokumen kependudukan sering menyita waktu dan biaya. Dengan layanan tersebut, warga dari berbagai kabupaten dan kota bisa mengurus sejumlah dokumen dasar di satu lokasi yang lebih dekat dengan aktivitas mereka.
Rumah Rakyat Diperluas Fungsinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau layanan itu pada Rabu, 8 Juli 2026, dan berdialog dengan warga yang sedang mengurus dokumen administrasi. Ia menegaskan bahwa Rumah Rakyat kini menjadi ruang pelayanan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, termasuk kebutuhan administrasi kependudukan.
“Rumah Rakyat menjadi ruang pelayanan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, termasuk kebutuhan administrasi kependudukan,” kata Luthfi. Ia juga menyebut konsep pelayanan publik di lokasi itu akan terus diperluas agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan pemerintah.
Layanan yang Sudah Berjalan Tiga Bulan
Program pelayanan Adminduk di Rumah Rakyat sudah berjalan sekitar tiga bulan. Layanan ini dibuka secara rutin setiap Selasa dan Rabu pada pekan pertama setiap bulan.
Jenis pelayanan yang tersedia mencakup perekaman KTP elektronik bagi pemula, penggantian KTP yang rusak atau hilang, pembaruan foto KTP, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
| Layanan | Keterangan | Jadwal |
|---|---|---|
| Perekaman KTP elektronik | Untuk pemula | Selasa dan Rabu, pekan pertama setiap bulan |
| Penggantian KTP | Untuk KTP rusak atau hilang | Selasa dan Rabu, pekan pertama setiap bulan |
| Pembaruan foto KTP | Pelayanan perubahan foto pada KTP | Selasa dan Rabu, pekan pertama setiap bulan |
| Penerbitan KIA | Kartu Identitas Anak | Selasa dan Rabu, pekan pertama setiap bulan |
Minat Warga Terus Naik
Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Nur Kholis, menjelaskan bahwa skema lintas domisili ini dibuat untuk memangkas waktu dan biaya warga. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terbebani perjalanan kembali ke daerah asal hanya untuk urusan administrasi dasar.
Setiap hari pelayanan, rata-rata sekitar 150 warga memanfaatkan fasilitas tersebut. Melihat tingginya minat masyarakat, pemerintah mulai mempertimbangkan penambahan jadwal pelayanan sekaligus membuka layanan serupa di wilayah lain.
Pelayanan Adminduk di Rumah Rakyat memperlihatkan perubahan fungsi ruang publik yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga. Dari tempat menyampaikan aspirasi, lokasi itu kini juga dipakai untuk mempercepat urusan kependudukan bagi masyarakat Jawa Tengah.
