Registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia akan masuk fase baru pada 1 Juli 2026. Aktivasi nomor ponsel tak lagi cukup dengan NIK dan KK, melainkan akan memakai verifikasi biometrik berbasis face recognition atau pengenalan wajah.
Langkah ini diposisikan pemerintah untuk memperkuat keamanan data pelanggan dan menekan penyalahgunaan nomor seluler. Sasaran utamanya mencakup penipuan online, spam, hingga penyebaran akun palsu yang kerap memanfaatkan identitas yang tidak valid.
Biaya Validasi Jadi Titik Keberatan
Di balik perubahan teknologi itu, industri telekomunikasi menyoroti biaya implementasi yang dinilai memberatkan. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI meminta pemerintah mengevaluasi tarif validasi data biometrik yang dikenakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
Saat ini, biaya validasi biometrik dipatok Rp3.000 per pelanggan. ATSI menilai angka itu kecil di permukaan, tetapi dampaknya bisa besar ketika dikalikan dengan jutaan pelanggan baru setiap tahun.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan bahwa registrasi pelanggan adalah mandat negara untuk menciptakan ekosistem telekomunikasi yang aman dan tertib. Karena itu, menurut ATSI, biaya validasi biometrik tidak semestinya dibebankan kepada operator seluler ataupun masyarakat.
Marwan juga mengingatkan bahwa registrasi kartu SIM merupakan kebutuhan dasar untuk berkomunikasi. Ia menekankan bahwa akses komunikasi kini melekat pada pendidikan, pekerjaan, transaksi digital, dan layanan publik.
“Rp 3.000 itu sedikit lagi (seperti membeli kuota data) 1 GB. Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi. Mau komunikasi harus registrasi, mau registrasi bayar ke negara. Mestinya negara bisa memberikan dukungan di situ,” ucap Marwan dikutip dari detik.com.
Skema Pembayaran dan Dampaknya ke Operator
Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya menjelaskan bahwa biaya registrasi SIM card berbasis biometrik tidak akan dibebankan langsung kepada pelanggan. Beban itu akan ditanggung operator seluler besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart.
Meski demikian, operator menilai skema tersebut tetap berpotensi menimbulkan efek domino. Beban operasional tambahan bisa memengaruhi strategi bisnis perusahaan, efisiensi layanan, investasi infrastruktur jaringan, hingga kemungkinan penyesuaian harga layanan telekomunikasi di kemudian hari.
Kenapa Face Recognition Dipilih
Dari sisi teknis, face recognition dinilai lebih akurat dibanding metode verifikasi manual. Sistem ini membantu memeriksa identitas pengguna dan menekan peluang penggunaan identitas palsu.
Biometrik wajah juga dapat menekan registrasi massal yang memakai data curian. Pemerintah mendorong transformasi digital yang lebih aman dengan menempatkan keamanan identitas sebagai prioritas utama.
Kebutuhan itu muncul di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan nomor ponsel untuk aktivitas ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat penguatan sistem verifikasi dinilai semakin mendesak.
Kekhawatiran Perlindungan Data
Penerapan teknologi baru ini juga memunculkan tantangan lain, terutama soal perlindungan data pribadi yang semakin sensitif. Masyarakat kini semakin kritis terhadap cara data biometrik disimpan, diolah, dan diamankan dari potensi kebocoran.
Di titik ini, kebijakan registrasi SIM biometrik tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga jaminan tata kelola data yang kuat. Tanpa itu, perubahan yang dimaksudkan untuk memperkuat keamanan bisa memunculkan kekhawatiran baru di publik.
Dengan jadwal penerapan yang sudah ditetapkan, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah dan operator menyiapkan sistem, sambil menjawab keberatan soal biaya yang terus mengemuka dari industri.
