Rencana penerbitan Panda Bond Indonesia masih bergerak sesuai target, meski tahapan perizinannya terus dipercepat. Kementerian Keuangan menegaskan skema pembiayaan itu tetap diarahkan terbit pada akhir Juni atau awal Juli 2026.
Fokus utama pemerintah saat ini ada pada proses administratif di China, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Gubernur Bank Sentral China, Pan Gongsheng, dalam kunjungan ke negara tersebut pekan lalu. Pertemuan itu membahas percepatan langkah yang dibutuhkan agar penerbitan surat utang berdenominasi yuan itu bisa segera diproses.
Perizinan Jadi Titik Penentu
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan perizinan Panda Bond memang harus masuk ke Bank Sentral China atau People’s Bank of China. Karena itu, kelengkapan dokumen dan tahapan administratif menjadi perhatian utama sebelum surat utang tersebut resmi diterbitkan.
Menurut Herman, otoritas moneter China menyambut baik rencana Indonesia. Dukungan itu dinilai penting karena penerbitan Panda Bond tetap membutuhkan prosedur yang harus dipenuhi sebelum masuk tahap akhir.
Target US$ 1 Miliar untuk Diversifikasi Pembiayaan
Pemerintah menargetkan penerbitan Panda Bond senilai US$ 1 miliar. Instrumen ini disiapkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan internasional dan untuk membantu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Panda Bond sendiri adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah, lembaga multilateral, atau perusahaan asing di pasar obligasi domestik China. Instrumen ini menggunakan denominasi yuan atau renminbi dan dipasarkan langsung kepada investor di China daratan.
Purbaya juga menyampaikan bahwa Bank Sentral China meminta pengajuan dokumen dipercepat agar proses bisa langsung berjalan. Ia menambahkan, pihak underwriter belum memasukkan dokumen, sehingga percepatan administrasi menjadi langkah yang harus segera dilakukan.
Dalam rangkaian kunjungan resmi pada 16-19 Juni 2026, Purbaya bertemu Menteri Keuangan China Lan Fo’an, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank, dan beberapa investor. Pertemuan-pertemuan itu menjadi bagian dari dorongan agar Indonesia dapat masuk lebih cepat ke pasar surat utang China.
Dukungan dari PBOC menjadi sinyal positif bagi rencana tersebut, tetapi seluruh persyaratan tetap harus tuntas agar target penerbitan pada akhir Juni atau awal Juli 2026 tidak bergeser. Di tahap ini, ritme kerja pemerintah masih sangat ditentukan oleh kecepatan administrasi dan kesiapan dokumen.
