DPR dan pemerintah telah mengunci arah awal fiskal RAPBN 2027 dengan fokus yang cukup tegas: pertumbuhan ekonomi harus naik, tetapi defisit tetap dijaga dalam batas aman. Kesepakatan ini menjadi fondasi penting sebelum pembahasan anggaran negara masuk ke tahap berikutnya.
Dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di Senayan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut proses diskusi berjalan dinamis dan konstruktif. Ia juga menegaskan seluruh masukan DPR akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan.
Target pertumbuhan dipasang bertahap menuju 2029
Dalam pembahasan Panitia Kerja Pertumbuhan, pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Arah ini diposisikan sebagai tahap menuju target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029.
Pemerintah menempatkan program prioritas sebagai salah satu motor utama pencapaian target itu. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan peran Danantara Indonesia juga disebut menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi.
Stabilitas makro ikut dijaga ketat
Kesepakatan fiskal 2027 tidak hanya bicara soal pertumbuhan, tetapi juga stabilitas ekonomi makro. Pemerintah dan DPR menekankan pentingnya pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan biaya pendanaan yang kompetitif agar daya beli tetap terjaga dan dunia usaha mendapat kepastian.
Sejumlah asumsi makro untuk KEM-PPKF 2027 juga sudah disepakati. Inflasi dipatok pada kisaran 1,5%–3,5%, suku bunga Surat Utang Negara tenor 10 tahun di level 6,5%–7,3%, dan nilai tukar rupiah berada di rentang Rp 16.800–Rp 17.500 per dolar AS.
Penerimaan negara ditopang perbaikan sistem
Pada Panja Penerimaan, pemerintah dan DPR menyepakati rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto pada 2027 di kisaran 12,01% hingga 12,40%. Untuk mengejar sasaran itu, pemerintah akan mengandalkan peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis pajak, dan optimalisasi implementasi sistem Coretax.
Langkah lain juga disiapkan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan ekonomi digital dan standar global. Pemerintah turut menyiapkan optimalisasi penerimaan sumber daya alam, penguatan layanan, serta penegakan hukum perpajakan, disertai insentif fiskal yang terukur untuk mendukung investasi tanpa menekan aktivitas ekonomi.
Defisit dijaga di bawah ambang aman
Di sisi pembiayaan, Panja Defisit dan Pembiayaan menyepakati target defisit anggaran 2027 berada di kisaran 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB. Pemerintah akan menempuh pembiayaan yang inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan untuk menutup kebutuhan anggaran sambil menjaga arah pertumbuhan.
Purbaya menegaskan komitmen disiplin fiskal tetap kuat. Ia menyebut defisit akan dijaga di bawah 3% PDB dan utang negara di bawah 60% PDB, sesuai batas aman yang menjadi rambu fiskal nasional.
Kesepakatan KEM-PPKF 2027 ini menjadi pijakan awal penyusunan RAPBN 2027. Arah kebijakannya kini jelas: memperkuat pertumbuhan, memperluas investasi, menjaga stabilitas makroekonomi, dan memastikan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
