Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas di internal Kementerian Keuangan setelah persoalan restitusi pajak dinilai menimbulkan dampak besar bagi fiskal negara. Dua pejabat disebut akan segera dicopot dari jabatannya karena terkait langsung dengan temuan dalam penelusuran internal itu.
Sorotan terbesar tertuju pada restitusi Pajak Pertambahan Nilai di sektor batu bara. Purbaya menilai ada ketidaksesuaian perhitungan yang membuat negara menanggung beban sangat besar, sehingga ia meminta audit dilakukan secara lebih ketat.
Investigasi internal dan pemeriksaan pejabat
Purbaya mengatakan ada lima pejabat yang diperiksa dalam penelusuran internal. Dari jumlah itu, dua pejabat dinilai memiliki peran penting dalam persoalan yang ditemukan dan akan segera diberhentikan.
Langkah ini muncul setelah investigasi internal dilakukan atas proses restitusi yang dianggap bermasalah. Pemeriksaan tersebut dipisahkan dari audit total restitusi yang kini berada di tangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Audit BPKP menyisir periode panjang
Audit BPKP mencakup rentang waktu yang panjang, yakni 2016 sampai 2025. Purbaya menyebut audit itu diperlukan agar persoalan restitusi bisa terlihat jelas dan tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar kementerian tidak kecolongan dalam proses pengembalian pajak. Menurutnya, verifikasi harus berjalan lebih disiplin sebelum keputusan fiskal diambil.
Fokus pada restitusi PPN batu bara
Dalam penjelasannya, Purbaya menyoroti restitusi PPN di industri batu bara sebagai titik perhatian utama. Ia menyebut ada masalah pada perhitungan yang membuat beban restitusi negara sangat besar.
Purbaya bahkan mengungkap angka yang menurutnya menunjukkan adanya kejanggalan. Ia mengatakan, “Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa masalahnya bukan hanya besaran angka restitusi. Ketepatan perhitungan juga menjadi isu penting karena langsung memengaruhi pengeluaran negara.
Akurasi laporan internal ikut disorot
Selain persoalan restitusi, Purbaya juga menyoroti lemahnya akurasi informasi yang diterima dari bawahannya. Ia mengaku sempat salah memperkirakan total restitusi pada tahun sebelumnya karena menerima informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menuturkan bahwa saat rapat, dirinya sudah menanyakan potensi restitusi yang akan keluar. Namun jawaban yang diterima justru menyebut jumlahnya kecil, padahal hasil akhirnya berbeda jauh dari perkiraan itu.
Menurut Purbaya, masalah utama ada pada tidak adanya informasi yang akurat dan terbuka dari staf kepada pimpinan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada ketepatan proyeksi fiskal dan arah kebijakan yang diambil pemerintah.
Dampak ke kebijakan fiskal nasional
Kesalahan membaca data restitusi disebut bisa memengaruhi keputusan fiskal nasional. Jika dasar kebijakan tidak sesuai dengan keadaan lapangan, risiko salah sasaran akan semakin besar.
Karena itu, pencopotan pejabat menjadi bagian dari pembenahan internal di Kemenkeu. Proses audit yang masih berjalan juga akan menjadi penentu untuk memetakan besaran restitusi dan sumber persoalannya secara lebih akurat.
Source: mediaindonesia.com
